Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
MDGs
DPR RI Akan Bentuk Task Force Program MDGs
Friday 14 Nov 2014 10:16:36

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
SURABAYA, Berita HUKUM - DPR RI akan membentuk task force (Panitia Kerja) dalam rangka mengawal agenda pembangunan pasca 2015 dan percepatan pencapaian MDGs.

"Ada usulan rencana pembentukan panitia kerja atau task force dalam rangka mengawal capaian MDGs pada tahun 2015 nanti, "ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, saat konferensi pers di Surabaya, Kamis, (13/11).

Menurutnya, parlemen harus segera memformulasikan agenda pembangunan pasca 2015, dimana pembangunan nantinya akan memusatkan kepada pembangunan manusia atau "people center". "Ini penting bagi anggota DPR RI untuk meningkatkan awarness (Kepedulian) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, "ujarnya.

Dia menambahkan, hasil deklarasi Surabaya nantinya akan dilaporkan di parlemen negara masing-masing untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah mereka. "Agenda percepatan MDGs ini merupakan usulan inisiatif DPR RI, dan diharapkan dapat menjadi contoh serta membawa barokah bagi masyarakat Indonesia," tandasnya.

Terdapat 24 Butir Deklarasi Surabaya, yang terbagi atas dua butir utama yaitu terkait Millenium Development Goals (MDGs), dan langkah kedepan untuk tahun 2015. Sidang Parlemen Se-Asia Pasifik yang membahas isu MDGs ini, dihadiri oleh 20 negara dari Asia Pasifik, dan 96 delegasi parlemen di Asia Pasifik.(sugeng/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait MDGs
 
• DPR RI Akan Bentuk Task Force Program MDGs
 
• Pembangunan Wajib Dinikmati Seluruh Rakyat
 
• Mendorong Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
 
• WALHI Sumut Medukung Program MDGs Dalam Bidang Lingkungan
 
• Pertemuan III HLP: Indonesia Hindari Perombakan Total MDGs
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]