SURABAYA, Berita HUKUM - DPR RI akan membentuk task force (Panitia Kerja) dalam rangka mengawal agenda pembangunan pasca 2015 dan percepatan pencapaian MDGs.
"Ada usulan rencana pembentukan panitia kerja atau task force dalam rangka mengawal capaian MDGs pada tahun 2015 nanti, "ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, saat konferensi pers di Surabaya, Kamis, (13/11).
Menurutnya, parlemen harus segera memformulasikan agenda pembangunan pasca 2015, dimana pembangunan nantinya akan memusatkan kepada pembangunan manusia atau "people center". "Ini penting bagi anggota DPR RI untuk meningkatkan awarness (Kepedulian) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, "ujarnya.
Dia menambahkan, hasil deklarasi Surabaya nantinya akan dilaporkan di parlemen negara masing-masing untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah mereka. "Agenda percepatan MDGs ini merupakan usulan inisiatif DPR RI, dan diharapkan dapat menjadi contoh serta membawa barokah bagi masyarakat Indonesia," tandasnya.
Terdapat 24 Butir Deklarasi Surabaya, yang terbagi atas dua butir utama yaitu terkait Millenium Development Goals (MDGs), dan langkah kedepan untuk tahun 2015. Sidang Parlemen Se-Asia Pasifik yang membahas isu MDGs ini, dihadiri oleh 20 negara dari Asia Pasifik, dan 96 delegasi parlemen di Asia Pasifik.(sugeng/dpr/bhc/sya) |
