Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
DPR Panggil Paksa Dahlan Iskan Terkait Pemberangusan SP BUMN
Wednesday 20 Mar 2013 09:14:46

Menteri BUMN, Dahlan Iskan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil paksa Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan terkait ketidak hadirannya untuk yang kesekian kalinya diundang DPR RI.

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengatakan, Komisi yang dipimpinnnya telah tiga kali melayangkan surat pemanggilan kepada Dahlan Iskan, namun hingga kini belum juga ditanggapi. Pemanggilannya ini terkait dengan masalah buruh dan ketenagakerjaan. Diantaranya adalah pemberangusan serikat pekerja dalam tubuh perusahaan BUMN, serta permasalahan yang muncul dalam tubuh direksi dan tenaga kerja di BUMN.

Menurut Ribka, koleganya di Komisi VII juga menyampaikan hal serupa. Dimana sudah dua kali Dahlan Iskan tidak memenuhi undangan rapat di komisinya, terkait masalah BUMN juga. Berbeda dengan panggilan DPR RI, wajah Dahlan malah lebih sering wira-wiri di berbagai acara di media massa.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan pasal 72 UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Pasal 190 Tata tertib DPR, maka selaku Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka telah melayangkan surat kepada pimpinan DPR RI dalam hal ini kepada Wakil Ketua DPRRI yang membidangi masalah Kesra, Taufik Kurniawan untuk memanggil Menteri BUMN tersebut. Melalui pimpinan, DPR RI akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk memanggil paksa Menteri BUMN tersebut guna menyelesaikan permasalahan di lembaga yang dipimpinnya itu.

Jika panggilan tersebut juga tidak diindahkan Dahlan, maka ia dan anggota dewan lainnya baik di Komisi IX maupun Komisi VII dan komisi-komisi terkait lainnya untuk memikirkan cara lain pemanggilan paksa Dahlan Iskan.

“Baru sekali kejadian seperti ini, jika pemanggilan paksa tersebut tidak “mempan” juga untuk menggiring Dahlan ke DPR, saya dan rekan-rekan dari fraksi PDIP, Golkar, Demokrat akan membuat langkah tegas lainnya. Langkah tegas apa itu? Tunggu saja tanggal mainnya. Bahkan jika diperlukan biar ribuan buruh yang telah kami temui itu yang akan membawa Dahlan ke Gedung DPR RI,” papar Ribka saat dijumpai sebelum sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (19/3).

Dia berharap, Dahlan memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh BUMN, terutama yang berkaitan dengan buruh dan ketenagakerjaan. Bahkan tidak sedikit kebijakan Kementerian BUMN yang meninggalkan persoalan pelik dalam ketenagakerjaan Indonesia.(ayu/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]