Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Nilai Strategi Bisnis BUMN Perlu Lebih Jitu
Monday 17 Dec 2012 09:02:26

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat menghimbau seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar memiliki kesiapan strategi yang matang dalam mengelola bisnisnya, supaya terhindar dari kerugian.

"Hampir semua BUMN nekat melancarkan strategi bisnis tanpa kesiapan yang matang dan hanya mementingkan keuntungan secara cepat," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana di Jakarta, Minggu (16/12).

Seharusnya kata dia, perusahaan-perusahaan itu memiliki persiapan strategi yang matang, supaya terhindar dari kerugian yang dapat menyebabkan penjualan saham instansi terkait ke pihak asing. Hal ini demi mencegah jatuhnya BUMN tersebut ke pihak lain yang berpotensi dapat merugikan negara.

Meskipun saham yang dijual tidak lebih dari 20 persen, namun bisa saja ada oknum asing yang memanfaatkan warga Indonesia untuk menguasai korporasi ini.

"Perusahaan itu perlu memiliki peta jalan yang jelas, karena hal itu dapat menentukan nasib perusahaan ke depannya, demi menghindarkan saham itu jatuh ke pihak asing," sahutnya.

Ia berharap, supaya seluruh perusahan BUMN memiliki peta jalan yang jelas, karena menandakan instansi itu mempunyai keseriusan maupun kematangan strategi dalam mengelola aset negara yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia.

Serta menjaga korporasi miliki negara itu, agar tidak diambil oleh pihak asing yang saat ini rawan terjadi.(rm/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]