Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Nilai Strategi Bisnis BUMN Perlu Lebih Jitu
Monday 17 Dec 2012 09:02:26

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat menghimbau seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar memiliki kesiapan strategi yang matang dalam mengelola bisnisnya, supaya terhindar dari kerugian.

"Hampir semua BUMN nekat melancarkan strategi bisnis tanpa kesiapan yang matang dan hanya mementingkan keuntungan secara cepat," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana di Jakarta, Minggu (16/12).

Seharusnya kata dia, perusahaan-perusahaan itu memiliki persiapan strategi yang matang, supaya terhindar dari kerugian yang dapat menyebabkan penjualan saham instansi terkait ke pihak asing. Hal ini demi mencegah jatuhnya BUMN tersebut ke pihak lain yang berpotensi dapat merugikan negara.

Meskipun saham yang dijual tidak lebih dari 20 persen, namun bisa saja ada oknum asing yang memanfaatkan warga Indonesia untuk menguasai korporasi ini.

"Perusahaan itu perlu memiliki peta jalan yang jelas, karena hal itu dapat menentukan nasib perusahaan ke depannya, demi menghindarkan saham itu jatuh ke pihak asing," sahutnya.

Ia berharap, supaya seluruh perusahan BUMN memiliki peta jalan yang jelas, karena menandakan instansi itu mempunyai keseriusan maupun kematangan strategi dalam mengelola aset negara yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia.

Serta menjaga korporasi miliki negara itu, agar tidak diambil oleh pihak asing yang saat ini rawan terjadi.(rm/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]