Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IV
DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log
Sunday 20 Apr 2014 15:02:47

Mewaspadai Isu Regulasi Ekspor Log.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk menolak usulan ekspor kayu gelondongan atau log yang terus didorong oleh kelompok bisnis tertentu agar kran ekspor komoditas kehutanan tersebut dibuka.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Jakarta, Senin, menyatakan jika pemerintah melemah dan berkomproni untuk membuka ekspor log, hal itu menjadi langkah inkonsistensi di sektor kehutanan.

Menurut dia, sejumlah dampak buruk seperti melemahnya daya saing industri kayu dalam negeri di era perdagangan bebas serta semakin suburnya kegiatan pembalakan liar (illegal logging) akan menjadi catatan hitam di era terakhir pemerintah SBY.

"Mafia kehutanan di Indonesia sangat luar biasa. Kita harus waspada. Jangan sampai hutan kita terus terdegradasi karena ambisi kelompok tertentu," katanya.

Menurut Firman, seusai reses Komisi IV akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk fokus membenahi tata kelola kehutanan yang lebih baik daripada terus menerus mewacanakan ekspor log yang bisa mematikan industri kayu dalam negeri.(As/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komisi IV
 
• Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat
 
• Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting
 
• Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
 
• Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian
 
• Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]