Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi I
DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Pakta Perdagangan Senjata
Sunday 24 Mar 2013 11:06:07

Anggota DPR Komisi I DPR RI, Muhammad Najib.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Komisi I DPR RI, Muhammad Najib, mengatakan Pemerintah perlu mengkaji ulang pakta perdagangan senjata (ATT) karena sejumlah pasal di dalamnya berimplikasi terhadap Indonesia.

"Indonesia sebaiknya tidak buru-buru menandatanganinya atau DPR menolak untuk meratifikasinya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/3).

Sejumlah pasal yang dinilai memberikan dampak buruk bagi Pemerintah antara lain dengan tidak dimasukkannya hak sebuah negara untuk melindungi teritorinya. Selain itu juga tidak dimasukkannya agresi sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Karena itu, dengan alasan HAM bisa saja sebuah negara diintervensi," tambahnya.

Apabila Indonesia dinilai melanggar HAM, maka Pemerintah tidak bisa lagi mengimpor suku cadang atau komponen persenjataan yang diperlukan untuk pertahanan Negara.

Dengan demikian, industri pertahanan dalam negeri bisa mengalami kelumpuhan serta tidak bisa lagi melakukan transfer teknologi alat pertahanan.

"Lebih dari itu, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ditentukan sepenuhnya oleh negara parner yang bisa sarat kepentingan," katanya, seperti yang dikutip dari antaranews.com.

Konferensi Akhir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang ATT, yang berlangsung di Markas Besar PBB New York, telah digelar sejak 18 Maret dan akan berakhir pada 28 Maret.

Dalam pembukaannya, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menyerukan agar dilakukan instrumen komprehensif guna menetapkan standar perdagangan internasional senjata konvensional.

Ban mendesak perwakilan dari 193 negara anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menekankan bahwa hal itu sangat mendesak dan penting.

"Kita di sini tidak untuk memulai negosiasi baru, melainkan untuk memperkuat dan menyimpulkan pekerjaan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sejak awal proses ATT pada 2006," kata Ban.(ant/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi I
 
• Komisi I Akan Segera Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI
 
• Dana USO Jangan Salah Arah
 
• Komisi I DPR Setuju Ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir
 
• Kemenkominfo Harus Tinjau Ulang Akuisisi XL dan AXIS
 
• Kasus Cebongan Momentum Balik Perkuat Disiplin Prajurit
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]