JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan APBN-P 2012 yang segera dibahas dalam Maret ini harus menjadi momen bagi DPR dan pemerintah untuk menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak. Pasalnya, selama ini masalah etrsebut menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.
"Masalah mendasar yang terjadi saat ini adalah tidak transparannya cost production BBM yang akhir-akhir ini menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan biaya produksi dianggap membengkak," kata anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani dalam rilisnya yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (9/3).
Bengkaknya biaya produksi, menurut Dewi, seharusnya bisa dijelaskan secara menyeluruh. Hal itu terutama bagaimana cara menghitung komponen harga dasar bahan bakunya. Jadi, pemerintah harus dapat membedakan bahan baku yang diperoleh dari impor dan bahan baku dari dalam negeri. Pemerintah juga harus menjelaskan kepada rakyat secara gamblang, agar persoalan rencana kenaikan BBM dapat disikapi dengan lebih arif oleh pemerintah.
Menurutnya, semua penghitungan pemasukan dan pengeluaran negara harus kembali di analisa mendalam, sehingga komponen biaya pengeluaran negara yang sebenarnya bisa di beberkan. Rakyat jangan hanya mendapat info soal beratnya negara mengelola keuangan, tapi harus dijelaskan juga bagaimana negara mengatur penerimaan dari sumber mana saja.
Politisi PDIP juga meminta kalangan Dewan serta pemerintah dan PT Pertamina membuka ´buku besar´ laporan keuangan PT Pertamina melalui menteri keuangan harus diaudit ulang. Laporan tersebut harus dianalisa secara menyeluruh sehingga upaya keterbukaan dapat menjadi dasar perbaikan pembangunan industri minyak dan gas (migas) nasional.
"Pernyataan pemerintah melalui wakil menteri keuangan yang menyatakan bahwa defisit sekitar tiga persen menjadi alasan BBM harus naik amat tidak masuk akal, karena sebenarnya dalam standar internasional, defisit tiga persen masih dianggap batas normal dan tidak membuat negara bangkrut," kata dia.
Rencana pembahasan APBN Perubahan tahun 2012 pada Maret 2012 ini, diingatkan Dewi, harus menjadi momen penting bagi DPR dan pemerintah untuk dapat menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak di Indonesia, yang dianggap sebagai penyebab keharusan BBM subsidi harus naik sebesar Rp1500.
"Masalah mendasar yang terjadi saat ini adalah tidak transparannya cost production BBM yang akhir-akhir ini menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan biaya produksi dianggap membengkak," ungkap dia.(dbs/rob)
|
