Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi I
DPR Minta Militer Menarik Diri Dari Panggung Politik Mesir
Tuesday 20 Aug 2013 11:46:26

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait bentrokan antara pengunjuk rasa dan militer di Mesir yang menewaskan ratusan orang pendukung Presiden Mesir terguling Mohammad Mursi beberapa waktu lalu, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta aspirasi masyarakat mesir yang menginginkan hasil Pemilu Demokratis itu tidak dinodai.

Mahfudz juga meminta pihak militer harus menarik diri secara total dari panggung politik di Mesir termasuk menghentikan semua aksi-aksi kekerasan bersenjata secara sistem.

“Respon dunia sekarang ini yang cukup keras terhadap Mesir yang membuat rezim militer tidak bergeming, salah satu langkah konkrit adalah seperti yang saya usulkan beberapa waktu lalu, Indonesia menarik Dubesnya, kemudian Presiden berkonsultasi dengan Dubes mengenai situasi mutakhir di Mesir dan bagaimana menyikapinya,” kata Mahfudz usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan acara Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat pekan lalu (16/8).

Penarikan Dubes ini, menurut Mahfudz, tidak akan banyak berpengaruh terhadap urusan-urusan perlindungan WNI karena secara teknis sudah banyak pejabat di sana, tetapi ini memberikan sinyal politik penting. Karena posisi Indonesia di mata mesir itu sangat kuat dan sangat dihargai.

“Sehingga menurut saya jika ada satu terobosan politik yang dilakukan oleh Indonesia ini akan mampu memberikan tekanan, siapapun pihak di Mesir untuk kembali memulihkan situasi kondisi di sana,” jelas Mahfudz.

Mahfudz menjelaskan bahwa sudah ada upaya-upaya melakukan komunikasi termasuk apeal kepada lembaga-lembaga multilateral, tetapi secara bilateral belum nampak. Komunikasi selama ini baru dilakukan di level legislatif.

“Pimpinan DPR saya hargai sudah berkunjung, Komisi i sebelumnya juga sudah pernah berkunjung. Mereka membutuhkan penguatan dari Indonesia terhadap proses demokrasi yang terjadi di sana,” tegas politisi PKS.

“Kita waktu itu bertemu dengan parlemen, semuanya sepakat bahwa proses transisi ini harusdi perkuat,” tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait insiden di Mesir, yang menghimbau agar tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan.

Menurutnya, pemerontah Indonesia belum berani mengambil sikap. “Posisi politik, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bukan berarti kita tidak berani mengambil sikap,” tegas Rieke.

“Pada point-point tertentu apapun alasannya, pemberangusan terhadap kemanusiaan itu tidak dibenarkan. Indonesia harus berani mengambil sikap,” jelas Rieke.(sc/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi I
 
• Komisi I Akan Segera Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI
 
• Dana USO Jangan Salah Arah
 
• Komisi I DPR Setuju Ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir
 
• Kemenkominfo Harus Tinjau Ulang Akuisisi XL dan AXIS
 
• Kasus Cebongan Momentum Balik Perkuat Disiplin Prajurit
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]