Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III
DPR Minta Kasus Perbudakan Tangerang Diusut Tuntas
Friday 10 May 2013 09:54:27

Anggota Komisi III DPR RI, Indra dari Fraksi PKS.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Polres Kota Tangerang diminta sungguh-sungguh menangani kasus dugaan praktik perbudakan di pabrik kuali yang berlokasi di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Tangerang. Pengusaha dan siapapun yang terlibat melindungi kegiatan ini harus ditindak tegas.

"Saya sudah menemui Kapolres untuk memastikan pertama proses ini dijalankan sungguh-sungguh dan pelaku ditindak serius tanpa kecuali, termasuk kalau nanti ada keterlibatan aparat Polisi, TNI dan aparat desa," kata anggota Komisi III DPR RI, Indra saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/5).

Ia menambahkan dalam pertemuan dengan Kapolres Kota Tangerang Kombes Bambang Priyo Angdogo sempat dihadirkan tersangka Yuki Irawan pemiliki pabrik. Politisi PKS ini menyebut pelaku menyampaikan penyesalannya dan siap membayar seluruh hak buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya ketemu pengusaha yang telah membuat heboh itu. saya minta dia bertanggung jawab pada hak pekerja yang belum dibayar dan ia menyampaikan komitmen akan membayar itu. Pejabat Dinas Tenaga Kerja yang juga hadir saat itu diminta segera menghitung berapa hak pekerja yang harus dibayarkan semuanya," demikian Indra.(iky/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi III
 
• Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan
 
• Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara
 
• Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
 
• Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo
 
• Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]