JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam inspeksi mendadak (Sidak) anggota Komisi V DPR RI ke empat stasiun kereta api di Jakarta yaitu Tanah Abang, Manggarai, Jatinegara dan Pasar Senen Rabu (20/3) pagi terungkap akan perlunya penambahan gerbong khusus untuk wanita.
“Sejauh ini gerbong khusus perempuan sudah cukup nyaman, tapi saya minta untuk ditambah, khususnya di jam-jam padat, seperti jam berangkat dan pulang kerja,” pinta Novi, salah satu pengguna kereta api commuter line kepada anggota Komisi V DPR RI, Hetifah.
Menanggapi hal tersebut Hetifah mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakat pengguna inilah yang sangat diperlukan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan perkereta- apian Indonesia. Permintaan penambahan gerbong khusus wanita ini akan ia sampaikan kepada PT KAI baik secara langsung maupun saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi PT KAI.
“Penambahan gerbong khusus wanita memang perlu, paling tidak pada jam-jam padat. Karena menurut pengguna kereta api yang tadi kita temui, saat ini satu rangkaian kereta api hanya ada satu gerbong khusus untuk wanita. Sehingga tidak sedikit perempuan yang juga harus berdempetan dengan laki-laki di gerbong umum lainnya,” jelas Hetifah.
Ditambahkan Hetifah, penambahan gerbong khusus untuk wanita sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelecehan-pelecehan seksual yang kerap terjadi di dalam kereta api. Namun menurut politisi dari Partai Golkar ini tentu rangkaian khusus untuk perempuan ini tidak harus selalu ada di setiap pemberangkatan. Paling tidak penambahannya menurut Hetifah pada jam-jam tertentu, yaitu jam berangkat kerja pada pagi hari, dan jam pulang kerja pada sore dan malam hari.
“Sejauh ini sudah ada 84 gerbong khusus untuk wanita yang disediakan PT KAI. Selain itu juga ada RKW (rangkaian khusus wanita) dimana satu rangkaian kereta api yang terdiri dari delapan gerbong kesemuanya khusus wanita. Untuk RKW saat ini memang masih sebatas rangkaian bogor-jakarta saja. Meski demikian jika memang nanti diperlukan penambahan, maka PT KAI akan siap melakukannya, tapi untuk itu perlu kajian lapangan terlebih dahulu,” ujar Eva, Humas PT KAI.(ayu/dpr/bhc/rby) |
