Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Skandal Century
DPR Minta DPK Serahkan Audit Forensik Century
Wednesday 23 Nov 2011 14:16:29

Wakil Ketua DPR Pramono Anung (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak DPR untuk segera menyerahkan hasil audit forensik aliran dana talangan Bank Century. Pasalnya, DPR memerlukan waktu untuk mempelajari hasil dari audit tersebut.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/11). Menurut dia, penyerahan ini harus segera dilakukan BPK, mengingat Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century akan berakhir masa tugasnya pada 17 Desember mendatang.

"BPK sebaiknya menyerahkan hasil audit forensik pada pekan ini, sehingga DPR masih memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Jika BPK terus menunda-nunda menyerahkannya, maka hasil audit itu akan menjadi mubazir dan kasus Bank Century tidak bisa terselesaikan,” jelas Pramono.

Diakuinya, kasus Bank Century memang sudah berkembang ke arah politis, bukan lagi soal kebocoran uang negara. Apalagi dengan keterangan Menkeu saat itu yang dijabat Sri Mulyani Indrawati, tidak memberikan penjelasan secara tranparan di hadapan Pansus Kasus Bank Century DPR.

Terkait dengan ditemukan dokumen baru, politisi PDIP ini meminta untuk segera diungkap ke publik. Hal ini diperlukan, agar tidak terjadi tuduhan-tuduhan baru. "Persoalan ini bukan persoalan pribadi tapi persoalan lembaga, karena pengungkapannya secara kelembagaan," katanya

Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo memastikan audit forensik yang dilakukan atas bailout Bank Century, baru 60 persen berjalan. Hasil udit forensik diharpkan sudah rampung 100 persen dan diserahkan kepada tim pengawas (Tmwas) Century DPR sebelum 23 Desember mendatang.

"Dari tujuh sasaran pemeriksaan sampai November, rata-rata kemajuan mencapai 60 persen. Semua ini meliputi surat-surat berharga, L/C, antaboga, dan lain-lain," ungkap dia.

BPK, lanjut Hadi, sudah melakukan pemetaan lapangan pertama dalam mengaudit kasus ini pada Juni-Agustus 2011. Tahap kedua, dilakukan pada November 2011 dan tahap ketiga dilakukan hingga Desember mendatang.

"Kami memperpanjang batas waktu pemeriksaan dokumen. Hal ini sangat diperlukan untuk menemukan transaksi-tansaksi yang tidak wajar, baik sebelum maupun sesudah Bank Century diambil LPS. Kemudian, kami akan mengungkap pihak-pihak terlibat," jelas Hadi.(dbs/rob/ind)


 
Berita Terkait Skandal Century
 
• Kebijakan Bailout Century Tidak Tepat Pelaksanaannya
 
• PDIP Siap Galang HMP Atas Skandal Century
 
• DPR Pastikan BPK Serahkan Audit Forensik Century
 
• Rektor UKI Bubarkan Diskusi Skandal Century
 
• DPR Minta DPK Serahkan Audit Forensik Century
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]