Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Jangan Hanya Diam, Beri Saran Solutif
2016-08-06 15:23:54

Ilustrasi. Tumpukan Uang.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyinggung rencana pemotongan anggaran sebesar Rp133 triliun yang akan dilakukan pemerintah dalam APBN P 2016, DPR diharapkan jangan hanya berdiam diri menerima kenyataan pemotongan tersebut. Harus ada saran yang bersifat solutif disampaikan kepada pemerintah.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan hal tersebut di Media Center, Jumat (5/8), dalam bicang santai bersama para wartawan. Parlemen diimbaunya agar memahami situasi yang tidak nyaman ini. "Semua harus memahami ini termasuk DPR. Saatnya mengencangkan ikat pinggang," ujarnya.

Akom, demikian sapaan akrab Ketua DPR, berharap agar target pengampunan pajak yang mencapai Rp165 triliun bisa tercapai, sehingga angka pertumbuhan bisa terus terjaga, bahkan meningkat. Dengan demikian, pemotongan anggaran tidak terlalu tinggi dilakukan. Di sisi lain, pemberdayaan BUMN juga perlu dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara.

"BUMN harus dimaksimalkan untuk tingkatkan pertumbuhan. Bila angka pertumbuhan naik 5% saja sudah bagus, walau pemerintah menargetkan sampai 6%," kilah Akom. Saat ini, lanjut Akom, pemerintah sudah membentuk tim untuk menganalisis pos mana saja yang terkena pemotongan anggaran. Semua kementerian/lembaga pasti terkena pemotongan, termasuk DPR yang pernah dipotong hingga Rp500 miliar.

Pemerintah, memang, sudah memilih opsi pemotongan anggaran untuk menyehatkan postur anggaran negara. Semua ini tentu agar tak terjadi defisit yang terlalu dalam, karena bila defisit terjadi hingga 3% berarti sudah melanggar UU. Untuk itu, semua komisi di DPR dan mitra kerjanya akan membahas rencana pemotongan anggaran ini secara mendalam.

Yang jelas, lanjut Akom, situasi perekonomian terakhir ini tidak akan menimbulkan krisis serius seperti dialami pada 1998 lalu. Untuk menstabilkan ekonomi perlu menyetabilkan terlebih dahulu kondisi politik di Tanah Air. "Stabilitas politik harus dijaga sebagai faktor utama untuk stabilitas ekonomi," papar Akom.(mh/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]