Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BBM
DPR Heran Terkait Rencana Pemerintah Naikan Harga BBM
Monday 03 Nov 2014 17:12:52

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon merasa heran terkait rencana Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Rencana kenaikan itu dianggap tidak relevan dengan harga minyak dunia saat ini.

"Asumsi harga BBM di APBN kita sekarang itu 105 dollar US per barel. Sementara, harga minyak dunia itu hanya 82 dollar US per barel. Harusnya turun dong, kenapa malah naik?" kata Fadli kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

Ia mencontohkan saat pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikan harga BBM, awal 2009 silam. Kebijakan tersebut, kata Fadli, diambil pemerintah saat itu lantaran harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Ia pun tidak setuju jika alasan pemerintah Jokowi-JK menaikan harga BBM adalah karena penggunaannya yang tidak tepat sasaran. "Kalau alasannya yang pakai bensin bersubsidi tidak tepat sasaran, dari 20 tahun lalu juga ngomognya itu, argumentasi rutin saja," ujar Fadli.

Namun, jika memang alasannya demikian, Fadli mengkritik mengapa pemerintah tidak menyiapkan sistem dan perangkat aturan badan terlebih dahulu agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia yakin tanpa persiapan sistem dan perangkat badan, kekacauan sosial akan terjadi.

"Yang susah rakyat miskin, yang tidak mampu mengejar harga BBM yang naik. Kan kalau harga BBM naik, harga-harga lain juga naik," ujar dia. "Kalau saya pribadi, tidak ada keharusan agar BBM naik. Tidak perlu, karena harga minyak dunia itu turun," tambahnya.(sc/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait BBM
 
• Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
 
• Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
 
• Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
 
• BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
 
• Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]