Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Revolusi Mental
DPR Harap Revolusi Mental Jangan Hanya Sekedar Jargon
2016-05-04 09:42:59

Ilustrasi. H-3 CREATIVE CULTURAL FORUM & COMPETITION #CCFC2016 #BicaraAtauBungkam.(Foto: Istimewa)
DEPOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengharapkan konsep revolusi mental yang diusung Pemerintahan Jokowi tidak hanya sebagai jargon politik semata, melainkan mampu menghasilkan output yang jelas dan terukur.

Demikian diungkapkan politisi Gerindra ini saat menjadi salah satu keynote speaker dalam Creative Cultural Forum (CCF) Sastra UI yang bertemakan "Revolusi Mental": Sebuah Cara Memperbaiki Mentalitas Kebangsaan.

"Apa yang menjadi niat baik dalam revolusi mental terutama untuk perubahan karakter bangsa wajib kita dukung, tetapi konsepnya kan harus jelas. Kalau konsep saja tidak jelas, nanti program tidak jelas, implementasi apalagi," tegas Fadli saat berbicara di depan forum CCF di Universitas Indonesia, Depok, Senin, (2/5).

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, bahwa ide revolusi mental yang diusung Pemerintahan Jokowi seharusnya dibenahi terlebih dahulu dari segi konsep, kemudian menentukan target dari revolusi mental sehingga tidak hanya menjadi sekedar jargon politik. "Revolusi ini mengarah pada perubahan karakter bangsa, jadi harus dibenahi konsepnya, apasih maunya revolusi mental itu," jelasnya.

Selain itu, alumni Sastra Rusia Universitas Indonesia ini, memberikan beberapa catatan penting dengan mengambil perbandingan konsep Revolusi Mental ala Korea Selatan atau yang dikenal dengan Saemaul Undong. Saemaul Undong merupakan suatu gerakan perubahan dan reformasi pedesaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Dijelaskannya, terdapat tiga spirit yang terkandung di dalam Saemaul Undong diantaranya kedisiplinan, kemandirian dan kerja sama yang diimplementasikan dengan baik hingga kini. "Semestinya orientasi kebijakan pemerintah memberi warna berbeda dari praktik yang sudah dijalankan sebelumnya. Namun faktanya, operasionalisasi ide revolusi mental menghadapi hambatan yang sangat fundamental, yakni krisis figur di tataran elit negara," papar Fadli.

Menurut politisi dapil Jawa Barat V ini, persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini justru berkaitan dengan struktural matrealistis yang memerlukan perubahan dari tatanan tertinggi atau revolution from above. "Saya bukan seorang pesimis dan kita selalu mendukung niat baik, tetapi niat baik itu juga harus didukung oleh satu konsep yang jelas serta output yang terukur," ungkapnya.(ann/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Revolusi Mental
 
• DPR Harap Revolusi Mental Jangan Hanya Sekedar Jargon
 
• Setahun Lebih Pemerintahan Jokowi, Nawa Cita Makin ke Laut Aje..
 
• SBY Bedah Revolusi Mental Ala Jokowi dan Ajaran Komunisme
 
• BNN Barometer Revolusi Mental
 
• Orang ini Orang Pertama yang Mempetisi Presiden Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]