Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Dukung Segera Ratifikasi Protokol Nagoya
Wednesday 06 Feb 2013 08:49:57

Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR mendukung segera meratifikasi Protokol Nagoya tentang lingkungan dalam bentuk RUU Sumber Daya Genetik (SDG). "Indonesia ini menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia selain kekayaan alam geografis, strategis, kekayaan budaya yang melatarbelakangi pengetahuan tradisional pengelolaan sumber daya genetik juga menjadi nilai tinggi bagi bangsa Indonesia," jelas anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Selasa, (5/2).

Menurutnya, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam "The world for biodiversity richness". "Dari kekayaan sumber daya hayati tersebut, tanaman obat menjadi primadona yang diperkirakan bernilai 14.6 Miliar USD," terangnya.

Dia mengatakan, yang menjadi tujuan konvensi keanekaragaman hayati yang utama adalah konservasi keanekaragaman hayati dengan pemanfaatan komponen secara berkelanjutan serta pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya genetik tersebut secara adil dan merata.

Dia menjelaskan, ini memang sudah saatnya Indonesia memiliki payung hukum khusus yang nantinya menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan mengenai sumber daya genetik nasional. "Hal ini sangat penting dalam RUU tersebut, nantinya RUU SDG akan menjadi payung hukum terhadap kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa Indonesia," paparnya.

Ratifikasi protokol, lanjutnya, akan menambah banyak turunan peraturan yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam hal ini hak masyarakat adat atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait itu.

Dia menambahkan, ratifikasi protokol Nagoya akan membuka ruang perundingan antara masyarakat adat sebagai pemegang hak atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dengan pihak ketiga melalui mekanisme prior dan informed consent.(si/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]