Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V
DPR Dukung Palu Jadi Kawasan Ekonomi Khusus
Thursday 19 Jun 2014 19:54:16

Ilustrasi. Lapangan Vatulemo Terletak di Jl.Muh Yamin tepatnya di depan Kantor Walikota Palu
PALU, Berita HUKUM - Palu, Sulawesi Tengah sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk itu diperlukan dukungan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi. Pelabuhan Pantoloan sudah mulai beroperasi, dan terminal baru di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu sudah diresmikan pada Maret lalu.

“Jika sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, maka penunjangnya adalah infrastruktur. Infrastruktur yang penting itu adalah pelabuhan dan akses jalan yang bisa memberikan konektifitas seluruh wilayah untuk meningkatkan arus barang dan orang. Ini adalah salah satu penunjang seluruh kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhidin M Said, saat memberikan keterangan pers di Palu, Selasa (17/6).

Wakil Ketua Komisi V ini menilai, sebagian infrastruktur sudah dibangun di Palu ini. Sehingga, jika KEK ini mulai berjalan, infrastruktur yang sudah ada dapat mendukung kegiatan industri.

“Saya kira ini sangat bagus sekali, karena menunjang KEK. KEK itu kan jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari situ. Pelabuhan ini menjadi salah satu penunjang utama dari KEK, karena di kawasan itu nantinya ada industri-industri. Akses jalan juga sudah dibuat jalan bebas hambatan, tetapi tidak berbayar, non tol. Ini sekarang sedang dikerjakan, namun harus disempurnakan. Kemudian, ada jalan fly over yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan ekonomi itu, sehingga kegiatan pelabuhan ini tidak terganggu,” jelas Politisi Golkar ini.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo. Ia menilai, walaupun pelabuhan Pantoloan sudah berfungsi dengan baik, akses jalan menuju pelabuhan tetap harus diperhatikan. Sehingga, kondisi jalan semakin mendukung aktifitas pelabuhan.

“Kalau pelabuhan berkembang besar jalannya mesti diperhatikan agar menjadi tidak macet. Makannya perlu diatur areanya, mana area yang bisa dilewati tronton peti kemas, jadi bisa dibedakan dengan kendaraan yang umum,” imbuh Politisi PKS ini.(sf/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komisi V
 
• Public Service Tak Kenal Untung Rugi
 
• Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
 
• Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
 
• Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
 
• Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]