Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Politik
DPR Dorong Peningkatan Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik
2017-03-09 19:30:52

Ilustrasi. Anggota Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.(Foto: armanias/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perempuan adalah bagian yang sangat penting dalam suatu peradaban. Apabila perempuan berdaya dan sejahtera, maka keluarga akan merasakan dampak positifnya, sehingga masa depan suatu peradaban lebih terjamin. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ketika dihubungi Parlementaria, Rabu (8/3).

Politisi F-Gerindra itu menilai, saat ini kepemimpinan perempuan Indonesia sudah lebih maju dari sebelumnya, hal ini terlihat dari banyak munculnya pemimpin perempuan di berbagai bidang. Namun, sayangnya hal itu kurang terlihat dalam bidang politik. Menurutnya, keterlibatan perempuan di bidang politik masih rendah.

"Tentunya, masih banyak PR yang harus laksanakan, kita masih harus mendorong keterlibatan perempuan di bidang politik, seperti keterwakilan di DPR," ungkap politisi yang akrab dipanggil Sara itu, terkait Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

Sara menilai, sebagian kalangan masih mengasumsikan bahwa beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, dan menganggap seorang wanita dengan status ibu muda hanya akan menghambat perkerjaan. Bahkan, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi karena kurangnya ketahanan keluarga akibat masalah ekonomi.

"Padahal, jika perempuan berdaya dan dapat membantu menghidupi keluarganya, saya yakin dengan keluarga-keluarga yang sejahtera, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat," sergah Sara.

Dirinya berharap, ke depannya ada peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap perempuan. Mengingat, masih banyak ditemui bentuk perilaku diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, ia juga menginginkan adanya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan alokasi anggaran dalam merefleksikan pemahaman kesetaraan gender dan juga perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan. "Sayangnya, perhatian itu masih jauh dari ideal," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VIII Dwi Astuti Wulandari (F-PD) mengatakan saat ini pemahaman terhadap hak-hak perempuan masih sangat minim. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan masih banyak ditemui sampai hari ini. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan grafik kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya.

"Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya penegakkan hukum. Untuk itu, supremesi hukum harus ditingkatkan," tegas politisi yang akrab disapa Ade itu.

Disamping itu politisi asal dapil DKI Jakarta itu mengimbau kepada pemerintah agar memberikan prioritas pendidikan, akses kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan. "Tanpa pendidikan yang bagus, tanpa kesejahteraan yang baik dan keadilan, perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Kita optimis ke depan, perempuan Indonesia adalah bagian dari solusi bukan masalah bagi bangsa ini," pungkasnya.(ann,sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Politik
 
• Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
 
• Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
 
• Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
 
• Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
 
• Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]