JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap bencana banjir yang terjadi di Ibukota Jakarta dan sekitarnya, DPR RI membuka Posko Peduli Banjir. Disini akan dihimpun dan dikoordinir bantuan dari anggota DPR dan staf kesetjenan yang kemudian disalurkan kepada warga korban banjir.
"Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta kita melakukan sesuatu untuk korban banjir yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Setelah dibicarakan akhirnya diputuskan membuat posko di lapangan tenis DPR ini, kita himpun dan koordinasikan bantuan seperti logistik, relawan, termasuk kita siap menampung warga yang ingin mengungsi sementara disini," kata anggota Komisi VIII DPR RI Syofwatillah Mohzaib usai meninjau posko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1).
Ia menyebut hasil pantauan pada sejumlah tempat pengungsian ternyata ada yang tidak memadai bagi manula, wanita dan anak-anak. DPR menurutnya memiliki fasilitas cukup, sehat dan aman yang diharapkan dapat menjadi tempat bernaung sementara sampai banjir surut kembali. Apabila lapangan tenis tertutup belum mencukupi, lokasi posko bisa diperluas ke lapangan badminton dan ruangan serba guna mesjid Baiturrahman.
Sementara itu Ketua Posko Peduli Banjir DPR, Setyanta Nugraha menjelaskan setiap unit kerja di kesetjenan akan bahu membahu dalam mendukung kelancaran posko ini. Klinik kesehatan menyediakan tim medis yang siaga 24 jam, karyawan dan pamdal secara bergilir menjadi relawan, kantin yang dikelola koperasi juga akan menyiapkan makanan untuk pengungsi. Posko juga menyediakan sejumlah bus yang siap menjemput para pengungsi dan mengantarkan kembali apabila banjir telah surut.
"Jadi ada dukungan dari anggota DPR dan staf kesetjenan, kita sinergi membantu saudara-saudara kita yang mendapat musibah," ungkap Setyanta yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR. Sejauh ini menurutnya telah diupayakan membangun komunikasi dengan penanggung jawab pengusian disejumlah wilayah yang terkena musibah banjir.
Posko Peduli Banjir DPR menyiapkan nomor telepon (021) 5715819 yang siap dihubungi setiap saat untuk koordinasi. "Nomor ini kita buka untuk anggota DPR dan karyawan kesetjenan yang ingin membantu, termasuk juga bagi warga masyarakat yang memerlukan bantuan," pungkas dia.(iky/dpr/bhc/opn) |
