Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Bertanggungjawab Emban Amanat Rakyat
2016-11-27 07:15:04

lustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah rakyat. Meskipun, DPR belum sepenuhnya baik di mata masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap lembaga ini.

Demikian mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk "Antara Kepercayaan dan Harapan Publik" yang digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyatakan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap parlemen, kehadiran DPR harus terwujud dalam menjalankan ketiga fungsinya, yakni legislasi, representasi, dan pengawasan. "Ketiga fungsi itu merupakan implementasi atas aspirasi masyarakat yang didapatkan, diperoleh atau yang disampaikan kepada DPR," ungkap Johnson.

Selain itu, lanjutnya, salah satu syarat untuk mewujudkan peran DPR yang semakin di percaya publik adalah dengan meningkatkan dukungan kepada lembaga DPR. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal bersama Badan Keahlian Dewan memberikan dukungan dalam bentuk administrasi, teknis maupun keahlian.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar fungsi DPR dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. "Yang terpenting adalah amanat masyarakat, aspirasi masyarakat khususnya bagi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota itu sendiri, tandasnya.

Ia pun mendorong semua unsur pendukung lembaga perwakilan rakyat agar secara bersama-sama membangun DPR dari dalam sehingga keterwakilan DPR di publik semakin meningkat.

"Dengan cara itulah sumbangsih bagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR diharapkan semakin tinggi. Maka tingkat keraguan masyarakat terhadap kinerja DPR berkurang dari waktu ke waktu," imbuh Johnson saat membuka seminar.

Dalam seminar tersebut, turut hadir beberapa narasumber dari berbagai institusi, diantaranya Anggota Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat, Ketua Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta Arie Sudjito dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.(ann,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]