JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta dengan meminta konsultasi kepada MA dan kemudian akan mendaftarkan ke PTUN terkait pelantikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Itu adalah langkah-langkah yang patut dihargai sebagi bentuk taat azas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, berkonstitusi, sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah diluar yang kemudian mendatangkan perdebatan dan ekses ditengah masyarakat yang kita tidak harapkan bersama,”kata Mustafa Kamal saat Komisi II DPR saat beraudiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu, (19/11).
Lebih lanjut dirinya juga mengapresiasi, penjelasan yang disampaikan DPRD DKI Jakarta, dimana dalam penjelasan tersebut tidak ada masalah pribadi dengan Basuki Tjahja Purnama, “Tidak ada persoalan personal, dan saya kira dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan ini menjadi suatu hal yang menyejukan,”jelasnya.
Terkait masukan dalam konsultasi kali ini, Komisi II DPR menurut Mustafa akan memproses semua masukan-masukan yang ada melalui prosedur yang berlaku, “Ada MD3, ada tata tertib, yang kemudian kita akan sepakati bersama untuk mengambil langkah-langkah atas apa yang telah dilakukan pemerintah,”terangnya.(nt/dpr/bhc/sya) |
