 |
| |
| |
Perempuan
DPR Ajak Perempuan Tekan Tingkat Korupsi
Friday 12 Dec 2014 16:07:00
|
 |
| Ilustrasi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Meutya Hafid.(Foto: @DPR_RI) |
|
|
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Tingginya keterlibatan perempuan di politik baik di eksekutif, yudikatif atau legislatif dinilai sangat penting untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia. Sejumlah penelitian baik yang berskala internasional telah membuktikan keterlibatan perempuan dalam politik sangat berkorelasi positif untuk menekan laju tindakan korupsi.
Hal ini disampaiakan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Meutya Hafid, dalam jumpa pers bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Selasa (9/12) di Press Room DPR.
Lebih lanjut Meutya mengatakan, peran perempuan di dalam politik kian penting di tengah maraknya tindakan korupsi. Pada DPR RI periode 2014-2019 tingkat keterwakilan perempuan mencapai 17,32 % (97 orang anggota DPR perempuan) dari kuota minimal 30 % bagi perempuan di parlemen yang diatur UU.
“Beberapa negara-negara yang dianggap rendah tingkat korupsinya adalah negera-negara di Eropa seperti Skandinavia, Denmark dan Firlandia adalah negara yang memiliki tingkat partisipasi politik perempuan yang luar biasa tinggi yang akhirnya mereka menjadi salah satunegara terbaik dalam penanganan korupsi danmenjadi negara dengan tingkat korupsi yang rendah,” ungkap Meutya.
“Mari bergerak bersama-sama perempuan Indonesia termasuk Ibu Rumah Tangga untuk melawan korupsi,karena dunia sudah membuktikan bahwa keterlibatan perempuan sangat krusial dalam menekan tindak korupsi,”ajak Meutya
Politisi perempuan dari Partai Golkar ini juga mengajak semua lapisan masyarakat Indonesia khususnya perempuan terlibat mendukung kampanye Global Parliamentarians for Against Corruption (GOPAC). Kampanye tersebut menyerukan korupsi utama (grand corruption) menjadi kejahatan kemanusiaan dan bisa diadili menggunakan mekanisme internasional.
“Gerakan tersebut bukan berarti untuk keren-kerenan, karenaada hal hal yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Ini tidak bisa eksekutif ataulegislatif saja, tapi semua lapisan masyarakat harus ikut terlibat,” jelas Meutya.
Dalam kesempatan itu,Meutya juga menghimbau agar semua anggota DPR mau bergabung menjadi member GOPAC Chapter Indonesia. Gugus tugas GOPAC di Indonesia yakni mengawal pemerintah untuk mencegah, menindak, mengadili dan memberantas korupsi.
Meutya kembali mengajak masyarakat untuk mendukung kampanye petisi online di http://gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/ Klik (skr/dpr/bhc/sya) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
