Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
DPR: Tidak Ada Mafia, yang Ada Spekulan Hingga Harga Beras Pernah Naik 30 Persen
Friday 27 Mar 2015 22:15:19

Seminar Publik Departemen Pertanian Majelis Nasional KAHMI bertema 'Politik Beras di Era Pemerintahana Jokowi-JK, di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (27/3),Foto; (BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengomentari kenaikan harga beras sebesar 30% yang pernah terjadi di wilayah Jabodetabek. Herman mengatakan, kenaikan harga bukan disebabkan karena ulah mafia Beras seperti yang dituduhkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Herman berpendapat ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga beras. Di samping belum masuknya masa panen, kenaikan harga beras juga dipicu praktik spekulan oleh pedagang beras.

"Jadi tidak pernah ada mafia beras, tidak ada kartel beras, yang ada hanya spekulan," terang Herman dalam diskusi bertema 'Politik Beras di Era Pemerintahan Jokowi-JK' di kantor KAHMI, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (27/3).

Perilaku spekulan muncul ketika pasokan beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang terbatas. Selain itu, pemerintah memilih tidak membagikan beras miskin (raskin) di bulan November dan Desember 2014. Sementara penyaluran raskin di bulan Januari terlambat.

"Spekulan muncul karena ada celah yang dibuka pemerintah ditambah lagi suplai langka. Kalau jual murah nanti pedagang inikan tidak bisa beli lagi. Ini kan teori dagang," imbuhnya.(bh/bar)


 
Berita Terkait Beras
 
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
 
Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
 
Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
 
Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]