JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang baru saja melakukan pinjaman terhadap bank central China untuk pembiayaan tiga bank berplat merah seperti BRI, Mandiri, dan BNI mendapat protes keras dari anggota DPR RI. Langkah tersebut disesalkan karena tidak dikomunikasikan terlebih dahulu ke DPR.
"Beliau tidak komunikasi mengenai hal ini dengan DPR, tapi saya ingin mengingatkan agar sangat hati-hati," kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Mochamad Hekal di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (17/9).
Ia juga mengingatkan Rini agar memberikan penjelasan kepada publik terkait langkahnya tersebut.
"Langkah-langkah pengamanan terhadap fluktuasi kurs-nya seperti apa? dan syarat-syaratnya seperti apa? Saya ingatkan jangan sampai banyak persyaratan yang dititipkan dalam penyalurannya seperti penerimanya harus yang mereka setujui atau tenaga kerja harus dari mereka. Dan yang penting lagi, kehati-hatian pada saat kredit ini disalurkan ke BUMN-BUMN kita, jaminannya adalah asset-aset strategis yang dibidik untuk jadi proyek-proyek incaran mereka," tandas dia.
Selain itu, Hekal juga menyesalkan sikap Rini yang selalu mengandalkan hutang.
"Pasti kita geram dengan langkah pemerintah hobi ngumpulin utang," sindir dia.
Untuk itu, kata dia, Komisi VI akan memanggil Rini terkait kebijakannya melakukan pinjaman hutang.
"Yang pasti kita panggil untuk penjelasan dan klarifikasi. Kita ini dibuatnya enggak tahu langkah-langkah kementerian. Rasanya komunikasi harus diperbaiki biar kerja bisa optimal. Kurang pintar berkomunikasi Rini ini. Pesan saya stop dulu utang, siapa yang mau bayar," pintanya, tegas.
Sementara, pada Rabu (16/9) kemarin, ada 3 bank pelat merah memperoleh pinjaman senilai total US$3 miliar atau sekitar Rp43,5 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) dari China Development Bank (CDB). Ketiga bank yang memperoleh pinjaman tersebut yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk.
Sedangkan, melansir data Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir triwulan II-2015 bulan Agustus 2015 sudah tercatat sebesar USD304,3 miliar atau Rp. 4.397 triliun dengan kurs kini sebesar Rp. 14.452,-, yang terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,6 miliar (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD169,7 miliar (55,8% dari total ULN).(iy/teropongsenayan/bh/sya)
|
