JAKARTA, Berita HUKUM - Partai NasDem menegaskan akan menolak honor saksi untuk partai politik yang dibiayai oleh negara dalam Pemilu 2014.
Diketahui, Badan Pengawas Pemilu akan memberi honor saksi 12 partai politik peserta pemilu di 545.778 Tempat Pemungutan Suara.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, menjelaskan sah-sah saja saksi yang dibiayai negara, tapi itu saksi negara. Sementara saksi parpol yang dibiayai negara tidak perlu karena sudah punya kader di daerah.
"Kami enggak akan pakai honor saksi dari negara. Dan kita akan meminta mengembalikan saja ke negara. Masa iya sudah jadi anggota dewan korupsi, sekarang mau ikut pemilu uang negara dikorupsi," ungkap Ferry kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (24/1).
Ferry menambahkan, pemilu kali ini justeru momentum dan sudah menjadi tugas kolektif partai politik peserta pemilu memulihkan citranya. Salah satunya dengan tidak memanfaatkan biaya negara untuk honor saksi partai politik peserta pemilu.
Ia beralasan, melihat kondisi negara saat ini, sebaiknya uang atau honor saksi sebesar Rp 100 ribu untuk satu saksi tiap TPS, digunakan untuk, misalnya penanggulangan bencana alam. Di samping itu, kondisi ekonomi juga tidak bagus-bagus amat.
NasDem, sambung Ferry, meyakini mampu menempatkan saksinya di seluruh TPS tanpa honor dari negara. Ia menegaskan, NasDem tidak melihat saksi sebagai orang yang harus diberi honor, karena sebagai kader partai memang sudah memiliki kewajiban mengamankan suara di TPS.
"Kalau kita menghadirkan saksi relatif bisa diatasi. Jangan berpikir soal anggarannya. Kita harus melihat saksi bukan untuk dibayar sebagai saksi. Kan waktu diverifikasi KPU, kita sudah punya kader di seluruh desa. Jadi saksi itu kader partai," terangnya, seperti dikutip dari tribunnews.com.
Pemerintah merespon positif dengan memberi dukungan anggaran Rp 1,5 triliun kepada Bawaslu untuk pembiayaan bimbingan teknis dan honor Mitra Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi 12 partai politik di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua Bawaslu, Muhammad, merinci, Rp 800 miliar dianggarkan untuk Mitra PPL, dan Rp 600 miliar untuk membayar honor saksi dari partai politik peserta pemilu. Anggaran yang diminta Bawaslu sempat terkendala tapi belakangan disetujui Pemerintah.
Nantinya, Bawaslu akan menempatkan dua Mitra PPL di masing-masing TPS dan diberi honor Rp 100 ribu perorang. Begitu juga satu saksi partai politik diberi honor Rp 100 ribu. Diketahui, jumlah TPS seluruh Indonesia mencapai 545.778.
Menurut Muhammad, pembiayaan saksi untuk 12 parpol peserta pemilu di masing-masing TPS, adalah tuntutan parpol. Parpol mengaku ingin menempatkan saksinya di seluruh TPS, tapi terkendala dana yang besar. Sehingga Pemerintah menanggung biaya saksi parpol.(tbn/ygi/bhc/rby) |
