Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
DPP Demokrat Segera Rapat Pecat Angelina Sondakh
Monday 20 Feb 2012 16:47:38

Angelina Sondakh ketika usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK, beberapa waktu lalu (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemecatan Angelina Sondakh sebagai Wakil Sekjen akan diputuskan DPP Partai Demokrat dalam pekan ini. Hal ini sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Dewan Kehormatan (DK), menyusul penetapan Angie sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 pada Jumat (3/2) lalu.

"Dalam minggu ini juga, kami akan segera putuskan (pemecatan Angie dari posisi Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat). Kami (DPP) akan segera rapat. Apa yang dilakukan DK itu adalah sah," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2).

Menurut dia, sebenarnya pemecatan itu sendiri sudah dibicarakan di tingkat petinggi DPP Partai Demokrat. Namun, karena padatnya kegiatan Ketua Umum Anas Urbaningrum, sehingga keputusan pemecatan itu belum dikeluarkan oleh DPP. Tenggat waktu seminggu yang diberikan DK, dianggap sebagai sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan DPP.

"Seminggu itu tenggat yang diberikan DK, tapi selama seminggu itu kan ketua umum banyak kegiatan, jadi ya mungkin bisa ditolerir DK. Yang jelas Angie non aktif (sebagai Wakil Sekjen) dan itu sudah sah. Kini hanya tinggal disosialisasikan saja," jelas Max.

Pada bagian lain, Max Sopacua menuoroti dugaan politik adu domba yang dilancarkan media massa terhadap partainya. Tapi ia tidak mau mempersoalkannya secara berlebihan. Justru yang perlu dicermati adalah proses pembelajaran bagi seluruh kader Partai Demokrat dalm berpolitik. “Tapi saya kira bukan hanya Demokrat saja menerima serangan itu,” tandasnya.

Max merasakan serangan media itu dirasakan pihaknya, sejak mencuat kasus wisma atlet SEA Games yang menyeret Bendahara Umum DPP Partai Demokrat saat itu yang masih dijabat Muhammad Nazaruddin. Pemberitaan itu mendapatkan porsi lebih besar dari media cetak, elektronik dan online. Dirinya pun ikut kesal, tapi tak bisa menyalahkan media. “Jadi, tak usah diperdebatkan,” imbuhnya.

“Dalam era reformasi ini, informasi dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat. Berbagai informasi yang berkembang bisa dijadikan berita, termasuk pemberitaan Partai Demokrat belakangan ini. Demokrat sebagai partai juara (Pemilu 2009) tentu ada yang berusaha ingin merebutnya. Ini bagian strategi merontokkan juara satu," tandasnya. (inc/rob)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]