JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) akan membacakan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU pada Selasa (27/11) pukul 14.00 WIB di Aula HM. Rasidi Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.
Demikian diungkapkan oleh Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, dalam sidang kode etik terhadap KPU, Kamis (22/11) siang kemarin ditempat yang sama. Jimly didampingi oleh tiga anggota DKPP yang lain, yakni Abdul Bari Azed, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini.
Pada sidang kode etik episode ketiga itu, selain KPU (Teradu) dan Bawaslu (Pengadu), dihadirkan juga saksi ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Bappenas untuk dimintai keterangan terkait penggunaan apilkasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses verifikasi partai politik.
Bappenas diwakili oleh Direktur Politik dan Komunikasi, Raden Siliwanti, sedangkan BPPT diwakili oleh Kepala Teknik Program Pemilu Elektronik, Faisol Baabdullah. Sebelum memberikan keterangan, keduanya disumpah terlebih dahulu.
Menurut Jimly, pihak BPPT dan Bappenas diundang karena pada sidang sebelumnya, kedua instansi itu disebut-sebut oleh pihak pengadu maupun teradu.
"Oleh karena itu, sidang DKPP ingin mendengar keterangan langsung dari keduanya, sehingga majelis sidang akan mendapatkan keterangan yang lengkap,” ucapnya.
Dalam sidang yang berlangsung selama tiga jam tersebut, DKPP mengkonfrontasi sejumlah keterangan yang masih berbeda terkait Sipol dan pengunduran jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi, antara KPU, Bawaslu, dan Sekretariat Jenderal KPU.(ook/arf//kpu/bhc/opn) |
