JAKARTA, Berita HUKUM - Masa tanggap darurat banjir yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sejak 17 Januari akan berakhir pada 27 Januari besok. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI tetap akan bersiaga hingga Maret. Sebab berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan masih akan mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga akhir Februari.
Kepala BPBD DKI Jakarta, Syamsul Arfan Akilie mengatakan, untuk evaluasi banjir secara keseluruhan akan dilakukan pada Maret. Sementara saat ini terus dilakukan evaluasi harian untuk penanganan banjir dan yang akan dilakukan. "Maret baru kita akan evaluasi secara keseluruhan, karena sesuai prediksi BMKG curah hujan masih akan tinggi hingga akhir Februari," kata Syamsul, Sabtu (26/1).
Ia mengaku saat ini BPBD masih banyak keterbatasan, dan ke depan pihaknya akan membangun sistem yang lebih baik lagi untuk penanganan banjir di Jakarta. Hal tersebut belajar dari pengalaman banjir yang melanda ibu kota pada 17 Januari lalu. "Setelah evaluasi kita juga harus bersiap untuk banjir berikutnya," ujarnya.
Syamsul menambahkan, dalam evaluai nanti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait diajak untuk berkoordinasi. Salah satunya yakni untuk perbaikan infrastruktur di ibu kota. "Jangan sampai lupa, manajemen dan perbaikan infrastruktur yang harus dilakukan paska banjir," tegasnya, seperti yang dikutip dari beritajakarta.com, pada Sabtu (26/1).
Menurutnya, saat ini warga tidak lagi hidup di bantaran sungai, tetapi di atas sungai. Sehingga lebar sungai menjadi berkurang. Akibatnya, kapasitas sungai juga berkurang. Terlebih kedalaman sungai saat ini juga sudah dangkal karena lama tidak dikeruk. "Sekarang mereka hidup di atas kali bukan lagi hanya di bantaran. Ini yang harus dibenahi dan memerlukan kesadaran masyarakat," katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, juga akan mempercepat nomalisasi empat sungai yang ada di Jakarta, yakni Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Warga yang terkena relokasi akan diberikan rumah susun sewa, yang juga disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Selain keempat sungai tersebut, normalisasi juga akan dilakukan di Waduk Pluit pada 2013. Mengingat waduk terbesar di Jakarta tersebut, saat ini sudah tidak mampu menampung air yang masuk karena semakin menyempit dan dangkal. Warga di sekitar waduk juga akan direlokasi ke rusun yang telah disediakan.(brj/bhc/opn) |
