Acara ini menghadirkan Poempida Hidayatulloh (Anggota" /> BeritaHUKUM.com - Coffee Morning RUU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPILN)

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Komisi IX
Coffee Morning RUU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPILN)
Saturday 16 Mar 2013 16:09:07

Poempida Hidayatulloh (Anggota Komisi IX DPR RI) (tengah) dan DR Riza Suarga (kanan) dalam Coffee Morning, Sabtu (16/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) mengadakan Coffee Morning bareng AMRI dan Media dengan topik "Restorasi Sumber Daya Manusia dalam Konteks Meneropong Nasib TKI 2014", di Cilndak KKO Jakarta Selatan, Sabtu (16/3).

Acara ini menghadirkan Poempida Hidayatulloh (Anggota Komisi IX DPR RI), terkait permasalahan Buruh Migran Indonesia, dimana juga ada wacana pembubaran BNP2TKI.

DR Riza Suarga Ketua AMRI menjelaskan, awalnya AMRI hadir sebagai bentuk dari ketidak percayaan masyarakat pada para politikus, dan memilih Golput dalam pemilu lalu.

Nilai-nilai Nasionalisme AMRI harus diarahkan mengelola sumber daya alam semaksimal mungkin kita dalam bekerja. Kecintaaan masyarakat pada negara harus tumbuh, bagaimana kita bisa menyelamatkan nasib TKI di luar Negeri.

AMRI Ormas yang independen yang giat menggalang kekuatan untuk melakukan restorasi, nilai-nilai Nasionalisme dengan kekuatan 2 pilar yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

DR Riza Suarga mengungkapkan bahwa, "AMRI akan mengembalikan satu orang TKI dengan selamat ke Indonesia yang sedang mendapat masalah di negeri Jiran," ujarnya.

Saya tidak akan merelakan satu tetes darah TKI kita harus keluar akibat dari kelemahan kita sebagai Bangsa. AMRI akan memperjuangkan nasib TKI kita.

Sementara Pompida mengatakan akan memperjuangkan RUU bagi pekerja sekelompok orang yang bekerja di luar Negeri sesuai upah yang berlaku, UU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPILN).

Zumhur Hidayat pernah mengatakan kenapa mencari saya?ternyata karena BNP2TKI itu jabatan tidak mengatur masa waktu dan lama jabatan ketua Zumhur di BP2TKI, dan untuk menganti itu wewenang Presiden.

"Dalam pembahasan UU itu nantinya, bukan hanya untuk melindungi para TKI saja, namun akan melindungi nasib semua pekerja rumah tangga," ujar Peompida Hidayatullah.

Mulai minggu depan Panja RUU akan mulai bekerja, saya pribadi belum bisa menargetkan dalam batas waktu kapan RUU akan segera di Paripurnakan, namun saya berbicara dalam konteks kualitas bahwa RUU ini nantinya akan sangat berkualitas dan mampu menjadi payung pelindung bagi TKI dan pekerja rumah tangga serta pekerja anak buah kapal

Acara ini juga di hadiri oleh, aktifis mahasiswa dari UIN, Univeristas Empu Tantular, JK Fans Club. Buruh Migran Indonesia dan puluhan wartawan on line. Tv dan cetak (bhc/put)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]