Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Cina
Cina Hukum 1,34 Juta Pejabat Koruptor Sejak 2013
2017-10-09 04:53:46

CINA, Berita HUKUM - Badan antirasuah Cina mengklaim sedikitnya 1,34 juta pejabat rendah telah dihukum sejak 2013 karena terlibat korupsi di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Komisi Pusat Pemantauan Disiplin (CCDI) yang mengawasi tindak korupsi di Cina mengatakan para pejabat yang dihukum mencakup 648.000 pegawai tingkat desa dan kejahatan yang mereka lakukan termasuk korupsi dalam skala kecil.

Aksi pemberantasan korupsi tersebut merupakan bagian dari kampanye antirasuah menargetkan "harimau dan lalat" yang dicanangkan Presiden Xi Jinping sejak menjabat. Artinya, selain menyasar pejabat rendahan, Xi turut menghukum pejabat tinggi.

Pada Agustus lalu, kepala komisi pemberantasan korupsi di Kementerian Keuangan diselidiki atas tuduhan meerima gratifikasi.

Kemudian, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters, seorang pejabat militer yang menempati posisi dalam Komisi Pusat Militer telah ditahan atas dugaan korupsi.

cina, uangHak atas fotoREUTERS
Image captionKonferensi Partai Komunis Cina akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh Xi Jinping, termasuk langkah pemberantasan korupsi.

Pemaparan CCDI mengemuka di tengah persiapan konferensi para petinggi Partai Komunis Cina pada pertengahan Oktober. Konferensi itu akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh Xi Jinping, termasuk langkah pemberantasan korupsi-- walau beberapa pihak mengatakan kampanye antikorupsi itu juga dimanfaatkan untuk menekan para saingan politiknya.

Cina dengan giat mengejar para tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri lewat operasi yang diberi nama Sky Net dan Fox Hunt.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Cina, Xinhua, pemerintah Cina mengutus aparat ke Afrika, Amerika Selatan, Asia Pasifik, dan Eropa Barat khusus untuk memburu koruptor.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Cina
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perlu Antisipasi dan Mitigasi Lonjakan Wisatawan Cina
 
Ketika Negara-negara Eropa Menghadapi Jebakan Utang' China
 
Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang
 
Topan In-fa Melintasi Cina Puluhan Orang Tewas, Shanghai Dilanda Banjir Besar
 
Tren 'Kaum Rebahan' Melanda Anak-anak Muda China yang Merasa Lelah Budaya Kerja Keras Tapi Gaji Pas-pasan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]