Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Pulau Natuna
China Semakin Agresif, Wakil Ketua MPR: Saatnya Indonesia Menyiapkan Militer Skala Penuh
2021-12-10 11:30:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengecam sikap agresif cina yang mengklaim wilayah di laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatannya yang bersumber dari klaim tradisional tidak berdasar, nine dash line (sembilan garis putus-putus). China tidak pernah berubah dan kerapkali menunjukkan sikap ekspansifnya di wilayah kedaulatan banyak negara. Atas sikap China ini, Indonesia harus mengambil sikap tegas dengan menolak semua klaim China itu.

"Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat. Saya juga sangat menyayangkan Pemerintah China yang tidak pernah konsisten dengan perkataan dan tindakannya untuk tidak mengakui wilayah yurisdiksi Indonesia. Karena itu, tidak ada yang dapat dipegang dari semua ungkapan diplomatik China selama ini," kesal Anggota Komisi Pertahanan DPR ini.

Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI. Termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada. Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang, apalagi mengklaim wilayah ini. Terlebih bagi China yang mendasarkannya pada klaim imajinatif, klaim yang tidak dasar sama sekali dalam hukum internasional. Sikap China ini berbahaya karena bisa saja klaim-klaimnya di masa depan melebar dari yang akhir-akhir ini disampaikannya.

"Ini tentu menjadi catatan penting atas relasi diplomatik Indonesia dan China. Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangatlah penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas. Indonesia juga adalah pasar yang besar bagi China. Jadi tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas ini," kata Syarief.

Menurut Syarief, satu-satunya langkah paling mungkin menghadapi agresifitas China ini adalah memperkuat kapasitas militer, terutama di wilayah yang juga diklaim oleh China. Kekuatan Badan Keamanan laut (Bakamla), TNI AL, Pol Air, dan segenap komponen pertahanan lainnya harus dikerahkan secara optimal agar China tidak semakin semena-mena dengan Indonesia. Pemerintah jangan hanya berhenti pada retorika diplomatik, namun nyata menunjukkan kesiapan militer Indonesia menghadapi kemungkinan terburuk.

"Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah absah di banyak negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China itu. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap," tegas Syarief.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pulau Natuna
 
Beijing Peringatkan Amerika Tidak Ikut Campur Konflik Laut China Selatan
 
China Rilis Peta Terbaru Caplok Wilayah Sengketa - India 'Protes Keras', Bagaimana dengan Indonesia?
 
China Semakin Agresif, Wakil Ketua MPR: Saatnya Indonesia Menyiapkan Militer Skala Penuh
 
China Minta Hentikan Pengeboran Natuna, Indonesia Perlu Tegas
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan
Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru
Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun
Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi
Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan
Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun
Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba
Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada
Kejagung Kembali Sita Hasil TPPU Kasus Korupsi Korporasi Sawit, Jumlah Mencapai Rp 1,1 Triliun
Perusahaan Asuransi GEGII Terbukti Langgar Hukum, Korban Minta OJK Beri Sanksi Tegas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]