JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memastikan bahwa berkas kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI/2011 Muhammad Nazaruddin telah tuntas. Bahkan, diharapkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu akan disidangkan awal November nanti.
"Mungkin segera disidangkan. Mudah-mudahan awal November. Kami berharap begitu,” kata Wakil Ketua KPK Chandra Marta Hamzah kepada wartawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (27/10).
Menurut Chandra, apa yang ditudingan tersangka Nazaruddin serta para pihak yang telah diperiksa KPK, nantinya akan dapat dibuktikan di pengadilan. Begitu pula dengan aliran dana yang mengalir ke mana-mana itu. "Kalau ada bukti-bukti (aliran dana korupsi), pasti akan disampaikan dalam persidangan. Semua ini akan menjadi bukti bagi kami," tandasnya.
Sebelumnya, Nazaruddin telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 Juli lalu. Ia diduga menerima suap dalam proyek pembangunan wisma atlet senilai Rp 191 miliar. Tim penyidik menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a dan b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pada bagian lain, Chandra menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan olah raga di Hambalang, Jawa Barat,telah masuk dalam tahap penyelidikan sejak Agustus 2011. Artinya, status pemeriksaan proyek Hambalang telah naik dari tahap pengumpulan bahan dan keterangan menjadi penyelidikan.
Tapi Chandra enggan mengungkapkan siapa saja saja yang sudah serta akan dimintai keterangannya dalam proyek senilai Rp 1,52 triliun tersebut. Chandra menyimpannya rapat-rapat dan hanya melempar senyum. "Tidak harus manggil (saksi untuk dimintai keterangan),” selorohnya.
Kasus ini sendiri muncul dari Nazaruddin. Ia pernah mengungkapkan adanya aliran dana sebesar Rp 50 miliar dari pelaksana proyek PT Adhi Karya kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan sejumlah pihak lain. Uang digelontorkan, saat Kongres Partai Demokrat berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Januari 2010 lalu. (mic/spr)
|
