Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Chamdi Mayang: Gorontalo Ini Daerah Adat, Adat Bersendikan Syara' dan Syara' Bersendikan Kitabullah
2020-02-15 14:47:55

Chamdi Ali Tumenggung Mayang - Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo. (Foto: BH /ra)
GORONTALO, Berita HUKUM - Semangat mengedepankan adat istiadat di setiap Daerah harus di dukung, apalagi hampir pasti semua Daerah di Republik ini memiliki latar belakang adat istiadat yang berbeda-beda, oleh karena itu, kita yang di Gorontalo harus sadar tingkat tinggi, bahwa yang akan menjaga dan melestarikan adat istiadat kita adalah kita sendiri, bukan orang lain.

Chamdi Mayang sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo saat di wawancarai menegaskan dirinya dan seluruh jajaran pengurus serta simpatisan Partai Demokrat, siap sedia untuk menjaga dan melestarikan Budaya dan Adat Istiadat Gorontalo, sebagai bentuk menghargai leluhur, serta menjaga nilai-nilai luhur yang bersendi Syara' dan Kitabullaah ini.

"Untuk itu kami mengajak kita semua, agar bisa secara bersungguh-sungguh dan bahu-membahu memajukan Daerah kita ini, "Lipu Lo Hulondalo" yang kita cintai ini, termasuk dengan melestarikan adat istiadat kita, jangan sampai hanya gegara sebuah kepentingan untuk "Mengamankan" diri sendiri dalam sebuah jabatan atau kepntingan lainnya, kemudian mengabaikan sebuah kenyataan yang akhir-akhir ini terjadi," ujar Chamdi

Karena pada dasarnya, keterlibatan prosesi adat istiadat dalam memberikan masukan kepada lancarnya roda Pemerintahan sepertinya tidak nampak lagi, dan hal itu sangat disayangkan, padahal pada pemerintahan sebelumnya, ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan atau tidak ada kegiatan adat istiadat yang menghambat gerak langkah lancarnya roda Pemerintahan.

"Jadi intinya, kami sangat setuju dan mendukung Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo hingga perangkat Adat di Desa dan Kelurahan agar lembaga Adat ini di 'libatkan' dalam memberi pertimbangan ke Pemerintah dalam hal-hal tertentu, termasuk dalam hal yang di pandang perlu dalam menjaga wibawa Pemerintahan dari sisi pandangan Non pemerintahan untuk di jadikan pertimbangan pemberian sebuah jabatan atau dalam mengambil langkah yang tepat untuk kepentingan masyarakat," tambah Chamdi.

"Maka kami sekali lagi mengajak semua stake holders di Kabupaten Gorontalo untuk sama-sama cinta terhadap adat istiadat kita di Gorontalo ini, Salam kedamaian, salam kebersamaan, dan salam persatuan dalam lingkaran Adat bersendi Syara' dan Syara' bersendi Kitabullah," tutup Chamdi.(bh/ra)
[11:21, 2/15/2020] Onal Ronaldo Ali Wartawan Gorontalo Temen Suharso:


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]