Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PBNU
Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN
2021-03-04 01:47:13

Ketua PBNU, Said Aqil Siroj.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian BUMN akhirnya mengangkat Ketua PBNU Said Aqil Siroj menduduki 2 jabatan sebagai Komisaris Utama yang juga merangkap sebagai Komisaris Independen baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan Jusman Syafii Djamal.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, berdasarkan pada Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021, Kementerian BUMN mengangkat Said Aqil Siroj sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen KAI, Riza Primadi sebagai Komisaris Independen KAI, Rochadi sebagai Komisaris Independen KAI, Diah Natalisa sebagai Komisaris KAI, dan Chairul Anwar sebagai Komisaris KAI.

"Kami mengucapkan selamat kepada Said Aqil Siroj, Riza Primadi, Rochadi, Diah Natalisa, dan Chairul Anwar. Semoga dapat membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia," ujar Joni Martinus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/3).

Selain itu, Kementerian BUMN juga memberhentikan dengan hormat Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen KAI, Rahmat Hidayat sebagai Komisaris Independen KAI, dan Suhono Harso Supangkat sebagai Komisaris KAI, serta mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Basuki Purwadi sebagai Komisaris KAI.

Kursi empuk yang didudukinya di KAI menjadi sejarah baru bagi PBNU. Sebab Said Aqil menjadi satu-satunya ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia ini yang menjabat sebagai Komisaris BUMN.

Said diangkat menjadi Ketum PBNU pada 2010 silam atau sudah 10 tahun menjabat hingga saat ini. Sedangkan pendahulunya, Hasyim Muzadi yang menjabat pada 1999 hingga 2010 tercatat tidak pernah menjadi Komisaris BUMN.

Di atas Hasyim Muzadi, PBNU pernah dipimpin Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selama 15 tahun atau dari 1984 hingga 1999. Selama itu pula, Presiden RI ke-4 itu juga tidak pernah tercatat menjadi Komisaris BUMN.

Pengangkatan Said Aqil sebagai Komut KAI oleh Menteri BUMN Erick Thohir dibenarkan Riza Primadi yang juga kembali menjadi komisaris di perusahaan perkeretaapian tersebut.

"Iya benar, pengangkatannya barusan. (Kalau saya) berubah status menjadi komisaris independen dari sebelumnya komisaris," kata Riza Primadi kepada kumparan.

Selain Said Aqil, Erick juga mengangkat Rochadi sebagai Komisaris Independen, Diah Natalisa sebagai Komisaris, dan Chairul Anwar sebagai Komisaris. Di luar kelima nama baru itu, Komisaris KAI lama yang masih menjabat adalah Pungky Sumadi, Criss Kuntadi, dan Freddy Haris.(dbs/wartaekonomi/gelora/bh/sya)


 
Berita Terkait PBNU
 
PBNU Sesalkan 5 Tokoh Nahdliyin Temui Presiden Israel: Lukai Perasaan Muslim
 
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Sambangi PBNU
 
Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN
 
Said Aqil Sebut Suara NU Dimanfaatkan Di Pilpres, Haikal Hasan: Itulah Tingkah Pemerintah Kita
 
Pembakaran Bendera Tauhid Jadi Catatan Penting untuk Dikaji
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]