JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara Yusril Ihza Mahendra menyatakan pernah diundang secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas kasus hukum Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
"Secara khusus saya pernah diundang oleh Presiden Jokowi yang khusus beliau menanya Habib Rizieq ini," ujar Yusril di Gedung Transmedia, Jakarta, Sabtu (24/2).
Yusril menuturkan pertemuan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, sekitar Juni 2017. Pertemuan itu terjadi beberapa bulan setelah Rizieq meninggalkan Indonesia ke Arab Saudi.
Rizieq pergi ke Arab Saudi jelang penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana percakapan bermuatan pornografi.
Lebih lanjut, Yusril sebagai seorang pakar hukum tata negara ini mengklaim pertemuan yang dilakukan empat mata itu membahas pokok kasus hukum yang melibatkan Rizieq. Ia mengaku sudah menceritakan seluruh hal secara detil kasus itu kepada Jokowi.
"Beliau nanya, 'Prof sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Habib Rizieq ini'. Dan saya ceritakan semua," ujarnya.
Usai panjang lebar menjelaskan, Yusril mengaku manawarkan tiga solusi kepada Jokowi agar masalah Rizieq, yakni memerintahkan polisi menerbitkan SP3, memberikan amnesti, atau memberikan abolisi.
"Dan saya mengatakan yang paling baik dilakukan adalah amnesti. Kalau SP3, polisi kehilangan muka. Kalau SP3, benarkan mentersangkakan Habib tidak ada buktinya," ujar Yusril.
Meski amnesti tidak dengan mudah dilakukan karena memerlukan pertimbangan DPR, Yusril menilai langkah itu merupakan bentuk kebesaran jiwa Jokowi.
"Dia tahu ada kasus pidana yang belum tentu terbukti atau tidak, tapi presiden mengatakan 'udah kita amnesti'. Jadi dianggap kasus itu tidak pernah ada," ujarnya.
Usai pertemuan itu, Yusril mengaku Jokowi berencana membahas masukan untuk menerbitkan amnesti bagi Rizieq dengan seluruh anak buahnya.
"Pada waktu itu beliau mengatakan seminggu lagi kita ketemu lagi. Tapi sampai hari ini tidak ketemu lagi," ujar Yusril.
Di sisi lain, Yusril menilai Jokowi tidak Islamofobia. Sikap Jokowi selama ini, menurutnya, hanya merupakan bentuk kegagalan memahami agama Islam dan Pancasila.
Salah satu kegagalan itu terlihat ketika Jokowi menyebut agama harus dipisahkan dari negara dan politik. Padahal dalam sejarah mengatakan Pancasila merupakan kompromi antara dua golongan, yakni golongan agama dan nasionalis.
"(Jokowi) misunderstanding terhadap Islam, iya. Bahkan misunderstanding terhadap Pancasila," ujarnya.
Lebih dari itu, Yusril menilai Rizieq memiliki banyak manfaat jika berada di Indonesia. Ia berkata banyak hal yang bisa didiskusikan dengan Rizieq jika ia ada di Indonesia.(stu/jps/cnnindonesia/bh/sya) |
