Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRK
Cek Mad: Kapasitas Fiskal di Aceh Utara Beberapa Tahun Terakhir Fluktuatif
Wednesday 20 Aug 2014 20:53:26

Rapat Paipurna di Gedung DPRK Aceh Utara.(Foto: BH/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib, mengatakan bahwa kapasitas fiskal di kabupaten itu dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun anggaran 2012 dan 2013 naik.

"Sementara pada tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat signifikan pada pendapatan dari dana perimbangan pada pos bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak," begitu dalam penyampainnya saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan III tahun sidang 2014 dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Panitia Anggaran dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2013, bertempat di Gedung DPRK Aceh Utara, Selasa (20/8) malam.

Dalam hal ini menurut Bupati, tentunya berpengaruh dalam perencanaan anggaran di Kabupaten Aceh Utara terutama dalam membiayai pembangunan daerah baik pada sisi belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagaimana yang telah dibahas bersama dalam beberapa hari ini, maka dapat diperhatikan dan sadari bahwa semakin hari kemampuan uang daerah akan semakin berkurang akibat penurunan produksi minyak dan gas bumi.

Namun, pemerintah optimis memiliki peluang untuk keluar dari kondisi yang tidak diharapkan ini. Penghematan pada seluruh pos pembelajaan yang tidak efisien, merupakan tahapan dari upaya kita secara bersama dalam mengatasi permasalahan tersebut selain upaya-upaya lain yang kita harus lakukan dalam waktu dekat ini.

Pada kesempatan ini, sambung Cek Mad sapaan akrab Bupati, besar harapan dengan disepakatinya Nota kesepakatan yang disepakati pada hari ini akan menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Rancangan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2015. Dan diharapkan tidak terjadi penambahan atau pengurangan program/kegiatan lagi sehingga, proses penyusunan dan pembahasan rancangan APBK Tahun 2015 dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan selesainya penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini, berikutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2015.(bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRK
 
• Ismail A Jalil Terpilih sebagai Ketua DPRK Aceh Utara
 
• PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
 
• Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
 
• DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
 
• Cek Mad: Kapasitas Fiskal di Aceh Utara Beberapa Tahun Terakhir Fluktuatif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]