JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menyarankan agar lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) dibebaskan dari alat telekomunikasi, untuk mencegah peredaran narkoba di sel tahanan. Hal ini seiring maraknya permasalahan lapas atau rutan menjadi tempat peredaran narkoba.
"Petugas lapas atau sipir tidak ada yang membawa HP (handphone, RED), terlebih warga binaan yang memang seharusnya tidak diperkenankan membawa HP di areal lapas," ungkapnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Senin (7/5).
Jika alat komunikasi dilarang digunakan saat berada di lapas, ia meyakini peredaran narkoba dapat dikurangi. Meski demikian, tidak saja faktor alat komunikasi yang menyebabkan peredaran narkoba sulit dibendung.
Selain itu, karena Kalbar adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka penyelesaian sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum dapat dilakukan, seperti juga layaknya penyelesaian overkapasitas lapas.
"Untuk over kapasitas di lapas, itu permasalahan klasik ya. Komisi III akan mendorong dan meminta dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, karena ini menyangkut komitmen," ungkap politisi PAN itu.
Dalam beberapa kasus di negara lain, misalnya di Filipina, dengan status darurat narkoba, maka pengelolaan lapas dikelola secara ketat.(hs/sf/DPR/bh/sya)
|
