Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Cegah Pendatang Ilegal, DKI Akan Gelar Operasi Yustisi
Thursday 01 Sep 2011 19:25:56

Petugas saat melakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) terhadap seorang penumpang bus yang baru tiba di terminal (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Untuk mencegah pendatang baru masuk Jakarta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, akan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) pada H+14 lebaran atau 13 September 2011 secara serentak di lima wilayah kota administrasi di DKI Jakarta. Sasaran OYK adalah, pendatang baru yang tidak memiliki keahlian apapun dan tidak disertai surat resmi dari daerah asalnya.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Purba Hutapea, mengatakan OYK cukup efektif untuk menekan jumlah penduduk ilegal yang tidak memenuhi syarat administrasi kependudukan di Jakarta. “Seperti biasanya, kita akan mengadakan OYK pada H+14 lebaran. Karena para pendatang diberikan waktu hanya 14 hari tinggal di Jakarta, selebihnya harus mengurus administrasi kependudukan untuk tinggal di Jakarta,” kata Purba, Kamis (1/9).

Purba menambahkan, OYK akan dipusatkan di lokasi yang biasanya rawan pendatang baru, seperti pabrik, kos-kosan, pemukiman padat dan apartemen. Purba mengimbau semua pendatang diminta mendaftarkan diri ke RT/RW dan kelurahan setempat. Setelah 14 hari tinggal di Jakarta, setiap pendatang harus mengurus surat izin tinggal di kelurahan jika tidak ingin terkena jaring.

Syaratnya pun cukup mudah, pendatang cukup membawa surat pengantar dari daerah asal, memiliki tempat tinggal yang jelas, dan pekerjaan yang jelas. Untuk itu bagi penduduk yang belum memiliki surat perizinan atau KTP harus segera melengkapi syarat-syarat administrasi kependudukan tersebut.

Dia memprediksi terjadi penurunan pendatang baru di tahun 2011 ini menjadi 50 ribu orang. Namun, Dinas Dukcapil DKI sendiri menginginkan agar pendatang baru ke Jakarta dapat diturunkan dari tahun ke tahun hingga tidak ada lagi pendatang baru.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melihat jumlah pendatang baru sejak 2003 hingga 2010 menurun drastis. Di tahun 2003 terpantau ada 204.830 pendatang, tahun 2004 sebanyak 190.356 orang, tahun 2005 sebanyak 180.767 orang, tahun 2006 sebanyak 124.427 orang, tahun 2007 sebanyak 109.617 orang dan 2008 menurun cukup signifikan menjadi 88.473 orang.

Lalu, tahun 2009 tercatat jumlah pendatang baru sebanyak 69.554 orang atau menurun sebesar 21,38 persen atau sebanyak 18.919 orang. Tahun 2010, jumlah pendatang baru pun kembali menurun menjadi sekitar 60 ribu orang.

Sementara itu, Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara bakal menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di tiga kecamatan, yaitu Penjaringan, Koja dan Cilincing. "Operasi ini akan kami lakukan di sekitar pemukiman penduduk seperti, Cilincing, Koja dan Penjaringan. Ketiganya itu merupakan daerah yang tinggi urbanisasinya sehingga jadi prioritas kami," jelas Edison Sianturi, Kasudin Dukcapil Jakarta Utara.

Edison menambahkan, dari tiga kecamatan itu sasaran operasi pertama daerah Penjaringan. Ini dilakukan karena setiap tahun pendatang di wilayah tersebut meningkat. "Jakarta Utara mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1,6 juta jiwa. Namun, dalam catatan kependudukan hanya 1,4 juta jiwa. Sedangkan 200 ribu jiwa tidak memiliki identitas kependudukan," tandasnya.(bjc/r17)


 
Berita Terkait Jakarta
 
Omzet Toko Daging Dharma Jaya di Kembangan Capai Ratusan Juta
 
Presiden dan Wakil Presiden RI Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
 
Gelar Acara 'Jakarta Menyapa', Gubernur Anies Apresiasi Peran Kader PKK Menjaga Kesejahteraan Keluarga
 
Survei CSIS Bertolak Belakang dengan Data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Meningkat
 
KPw BI DKI Jakarta Sebut Transaksi Digital QRIS di Jakarta Luar Biasa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]