Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Virus Corona
Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk
2021-09-25 19:20:06

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam mengapresiasi diberlakukannya prosedur baru kedatangan penumpang luar negeri di Bandara Internasional Soekarto-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adanya persyaratan wajib menjalani tes PCR setelah mendarat di bandara. Setelah itu penumpang harus melewati enam kali pemeriksanaan checkpoint, yaitu pemeriksanaan verifikasi dokumen kesehatan, karantina dan sebagainya.

Menurutnya, pemerintah harus konsisten memperketat persyaratan masuk penumpang internasional untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19. Hal itu disampaikan Hasnah Syam dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat (24/9). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI meninjau standar prosedur pelaksanaan pencegahan Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta.

"Saya melihat secara prosedural sudah baik terkait dengan penguatan pemeriksanaan dan pelacakan bagi penumpang internasional dan domestik, yang menjadi pekerjaan kita bersama adalah memastikan semua prosedur itu dilaksanakan dengan sesuai ketetapan yang berlaku, terutama pengawasan petugas lapangan yang berhubungan langsung dengan pelaku perjalanan internasional," ujar Hasnah Syam.

Politisi Partai NasDem itu mengingatkan bahwa koordinasi antar kementerian lembaga dan stakeholder terkait adalah hal yang sangat penting, seperti antara Kementerian Perhubungan, Kantor kesehatan Pelabuhan (KKP), Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ditjen Imigrasi dan lainnya. Juga perlunya memperhatikan pendapat ahli epidemiologi untuk merumuskan aturan dan evaluasi kerja lapangan.

"Kita harus berkaca pada gelombang kedua Covid-19 dengan adanya varian Delta yang menyebabkan hampir lumpuhnya sistem kesehatan nasional, ditambah sekarang sudah ditemukan beberapa varian baru sehingga jangan sampai kita mengalami gelombang ketiga, dengan itu upaya pencegahan ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, ketentuan kriterian pelaku perjalanan yang bersangkutan harus jelas dan ketat," kata dia.

Lebih lanjut, Hasnah Syam menilai pemerintah juga bisa melakukan koordinasi dengan kementerian kesehatan di luar negeri untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan internasional sudah sesuai dengan standar internasional, sehingga akurasi keamanan untuk pelaku perjalanan dilakukan secara ketat dan sesuai ketentuan internasional.

"Jadi saya berharap bahwa pelaku berjalanan yang datang sudah melalui segala persyaratan sesuai dengan standar internasional, sehingga koordinasi lintas antar bangsa menjadi hal yang penting untuk dilakukan," pungkas legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.

Turut hadir, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ketua Satuan Tugas Udara Penanganan Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta, dan stakeholder lainnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
PPKM Jakarta Turun ke Level 2, Gubernur Anies Ingatkan Tetap Waspada
 
Vaksinasi Massal Covid19 Dihadiri Musisi Maia Estianty
 
Puji Layanan Vaksinasi Dilaksanakan Propam Polrestro Bekasi Kota, Kompolnas: Menunjukkan Humanisme Polri
 
Imbauan Jajaran Propam Polrestro Bekasi Kota ke Warga: Walau Sudah Divaksin Tetap Patuhi Prokes
 
Vaksinasi Tidak Merata Hampir di Seluruh Daerah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
Ketika Warga Jakarta Menikmati Kebahagiaan Bersepeda
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat
Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober
Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]