Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Cash Management menjadi Konsep Mendukung Terciptanya Muhammadiyah Berkemajuan
Saturday 08 Mar 2014 14:42:29

Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah menggelar acara Training Of Trainer (TOT) bertemakan Cash Management System Muhammadiyah di Aula Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah menggelar acara Training Of Trainer (TOT) yang bertemakan Cash Management System Muhammadiyah di Aula Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta.

Dalam sambutann Ketua Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah Prof. Dr. Yunan Yusuf menyampaikan dalam konteks Muhammadiyah, semua amal usaha harus dipahami sebagai bentuk kekayaan persyarikatan dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi-pribadi. “Semua asset tidak boleh diakui oleh pengurus, karena semua kekayaan dan amal usaha itu adalah miliki persyarikatan,” terangnya.

Sesuai aturan di Muhammadiyah, Yunan menegaskan bahwa semua pengurus dan warga Muhammadiyah harus tunduk pada aturan persyarikatan ini.

Sementara sambutan dari Bendahara PP Muhammadiyah Dr. H. Anwar Abbas, M.M menerangkan tentang pentingnya pengelolaan dana keuangan yang baik bagi warga Muhammadiyah, menurutnya sistem bank yang konvensional seperti sekarang ini maka potensi krisis masih akan terus berlanjut, oleh karena itu diperlukan adanya solusi yang baik.

Muhammadiyah sebagai ormas islam terbesar telah terbukti memiliki aset yang sangat besar jumlahnya, namun Muhammadiyah belum bisa menikmati keuntungan dari potensi keuangan yang selama ini dikelola oleh perbankan, lanjut Ketua MUI Pusat.

Sebagai organisasi modern dan berkemajuan Cash Management menjadi konsep yang sangat mendukung bagi terciptanya Muhammadiyah yang berkemajuan. Dari sisi pertanggungjawaban publik, transparansi pengelolaan keuangan juga sangat penting untuk diterapkan di Muhammadiyah, seperti yang dirilis Muhammadiyah.or.id.

TOT diikuti oleh perwakilan PWM, PDM dan Amal Usaha Muhammadiyah dari beberapa Propinsi di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, DKI Jakarta, Banten dan Jawa. Kegiatan TOT digelar selama dua hari dari tanggal 6 -7 Maret 2014.(mdy/bhc/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
• Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
• Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
• Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
• Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
• 106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]