Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pemilu 2014
Capres-Cawapres Teken Komitmen di Buku Putih KPK
Friday 04 Jul 2014 09:06:06

Buku Putih KPK yang ditandatangani Capres Cawapres Republik Indonesia, khususnya pada halaman ke-25.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya mengumumkan laporan harta kekayaannya masing-masing, tiap calon presiden dan wakil presiden juga membubuhkan tanda tangan pada halaman 25 Buku Puith KPK, pada Selasa (1/7) lalu di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta.

“Kami berharap, sebagai wujud dukungan kepada KPK, Buku Putih ini bisa ditandatangani, khususnya pada halaman ke-25,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat memberikan sambutan.

Apa saja enam poin yang tertera pada halaman 25 buku itu?

“Para pasangan calon yang terpilih, hendaknya berkomitmen untuk melakukan enam hal, yaitu Satu, menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi; Dua, menentang setiap usaha yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi; Tiga, meningkatkan kepatuhan atas Konvensi International tentang Antikorupsi (UNCAC),” sebut Adnan.

Ketiga poin lainnya, antara lain mewajibkan pendirian Unit Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN di setiap Kementerian dan Lembaga; mewujudkan adanya tes integritas dalam proses rekrutmen dan promosi di Kementerian dan Lembaga; serta tidak memberikan ruang kepada keluarganya untuk dapat mengakses dana yang berasal dari APBN.

Pembubuhan tanda tangan ini, dapat dianggap salah satu bentuk komitmen awal para kandidat yang akan menjalankan 8 agenda pemberantasan korupsi jika terpilih kelak. KPK berharap, pemilu presiden kali ini, dapat menghasilkan pemimpin yang sebaik-baiknya dan memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini.(kpk/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]