Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
HAKI
Cadbury Kalah Atas Sengketa Warna Ungu
Monday 07 Oct 2013 00:45:16

Cadbury kemungkinan akan mengajukan banding terhadap putusan terbaru ini.(Foto: Ist)
AMERIKA, Berita HUKUM - Nestle menang di persidangan terhadap perusahaan saingannya, Cadbury, atas sengketa penggunaan warna ungu sebagai merek dagang. Tahun lalu Cadbury memenangkan kasus hukum untuk menghentikan perusahaan cokelat lainnya menggunakan warna ungu khusus - yang dikenal sebagai Pantone 2865c.

Tapi perusahaan asal Swiss Nestle, sebagai perusahaan makanan terbesar di dunia, kini memenangkan kasusnya sehingga mematahkan putusan sebelumnya itu.

"Formulasi Cadbury tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran merek dagang," kata pengadilan Inggris.
Pengadilan Tinggi juga mengatakan aplikasi merek dagang ini "kurang jelas, kurang teliti, dan kurang objektivitas yang diperlukan untuk memenuhi syarat pendaftaran merek dagang."

Sengketa hukum atas warna ungu ini sudah berlangsung sejak 2008 lalu, ketika Nestle awalnya menentang penerapan putusan hukum atas warna ungu Cadbury.

Cadbury -yang dibeli oleh raksasa makanan AS Kraft pada tahun 2010- telah menggunakan warna ungu pada pembungkus cokelat mereka sejak awal abad 20.

"Kami kecewa dengan keputusan terbaru ini, tetapi penting untuk menunjukkan bahwa hal ini tidak mempengaruhi hak kami untuk melindungi warna ungu kami dari orang lain yang berusaha untuk membuat produk mereka mirip dengan cokelat Cadbury," kata juru bicara Cadbury.

"Warna ungu kami telah dikaitkan dengan Cadbury selama satu abad dan publik Inggris telah tumbuh dengan pemahaman yang terhubung dengan cokelat kami.

"Kami sedang mempelajari putusan ini dan akan mempertimbangkan langkah kami berikutnya yang meliputi kemungkinan banding."

Nestle mengatakan menyambut keputusan pengadilan, yang menurutnya "adalah hasil yang tepat dari perspektif hukum."(bbc/bhc/sya)


 
Berita Terkait HAKI
 
• Kabar Terkini Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah
 
• Heri Gunawan Apresiasi Produk Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Agunan
 
• JW, Ketum Hasil Kongres IX Dipolisikan atas Dugaan Penyalahgunaan Logo PAJ
 
• Putri Bruce Lee Gugat Restoran China Real Kungfu, Ada Apa?
 
• DJKI Luncurkan E-Pengaduan Kekayaan Intelektual
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]