SAMARINDA (BeritaHUKUM.com) - Jaksa menuntut 2 eksekutif PT. Khaleda Agroprima Malindo yang merupakan anak perusahaan asal Malaysia, Metro Kajang Holdings (MKH) Berhad selama 1 (satu) tahun penjara, denda 50 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.
Sedang 2 eksekutor lapangannya dituntut 1 (satu) tahun penjara, denda 20 juta subsider 6 bulan kurungan.
“Jaksa terlalu ringan memberikan tuntutan, padahal jaksa bisa menuntut maksimal karena kejahatan yang mereka lakukan juga besar, yakni membantai orangutan secara sistematis,” kata Juru Kampanye dari Centre for Orangutan Protection (COP) Michel Irarya, melalui siaran persnya yang dikutip BeritaHUKUM.com, Sabtu (21/4).
Pernyataannya merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “mereka dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun dan denda 100 (seratus) juta rupiah,” imbuh Michel Irarya.
COP menduga bisa saja proses hukum ini mendapat tekanan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan merasa dirugikan dengan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
“Jangan sampai hukum Indonesia dianggap takut karena berhadapan dengan perusahaan transnasional seperti MKH Berhad asal Malaysia, sehingga lebih memilih untuk menghukum ringan pada pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Kita adalah negara hukum, bangsa lain harus menghargai hukum Indonesia, bukan malah menginjak-injaknya,” tegas Michel.
”Dalam aksinya, Centre for Orangutan Protection membentangkan spanduk bertuliskan ‘Jangan Takut pada Malaysia’ dan Orangufriends yang mengenakan kostum orangutan di depan Pengadilan Negeri Tenggarong.
Centre for Orangutan memberikan dukungan penuh pada hakim untuk memberikan vonis hukuman maksimal bagi pembantai orangutan. (Cop/bhc/boy)
|
