Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
CICS: Kuatkan Ikatan Persaudaraan dan Kebangsaan Demi Pemilu Damai
2019-04-03 20:47:52

Tokoh anti-komunis yang juga merupakan Direktur Center for Indonesia Comunity Studies (CICS) Arukat Djaswadi.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berita HUKUM - Pemilihan Umum yang aman dan damai penting untuk diwujudkan, karena pesta demokrasi lima tahunan itu menyangkut kepentingan besar terkait kondisi bangsa di masa yang akan datang.

Demikian dikemukakan tokoh anti-komunis yang juga merupakan Direktur Center for Indonesia Comunity Studies (CICS) Arukat Djaswadi. "Saya mengimbau kepada warga Indonesia dalam kesempatan ini, demokrasi (pemilu) harus kita gunakan untuk membangun bangsa ini supaya anak, cucu kita nanti tidak jadi korban," ujar Arukat di Jakarta, Rabu (3/4).

Arukat menegaskan, masyarakat harus meningkatkan semangat kebersamaan antar warga negara walau dalam bingkai perbedaan."Pemilu damai itu bukan hanya penting, tapi kita harus menguatkan ikatan persaudaraan dan kebangsaan kita dan jangan dibiarkan begitu saja. Semangat kebangsaan dengan Pilpres ini perlu dipererat. Di negara demokrasi mana pun perbedaan itu wajar," tuturnya.

Mempersatukan perbedaan yang terjadi di masyarakat, kata dia, saat ini ialah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seluruh pihak disarankan mengingat kembali ideologi bangsa itu, yang menjadi wadah untuk mengakomodir seluruh kepentingan dan perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Perbedaan ideologi, budaya itu hal yang kodrati. Enggak usah dibentur-benturkan. Para pendahulu kita membangun kesamaan dalam satu dasar negara berfalsafah Pancasila. Semua bisa ditampung di situ. Itu adalah bentuk kompromi oleh pendiri bangsa," jelasnya.

Salah satu hal yang dinilai berpotensi mengancam persatuan dan kedamaian bangsa ialah beredarnya hoaks di ruang publik. Arukat meminta produksi dan penyebaran informasi bohong itu ditindak, tanpa pandang bulu.

"Dengan Pancasila kita bisa bersatu, dan berkembang atau maju bersama. Terkait hoaks tentu harus (penindakannya) dikenakan kepada semua, tidak pandang bulu," paparnya.(bh/mos)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]