JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Gagasan Komisi III DPR yang ngotot untuk merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , ditanggapi dingi pihak lembaga penegak hukum tersebut. Pasalnya, perubahan terhadap UU tidak diperlukan dan tak ada urgensinya untuk diubah. Bahkan, tidak ada relevansi untuk mengganti UU yang berlaku saat ini.
"Hingga saat ini, kami berpendapat tidak ada relevansinya merevisi UU KPK. Kami yang menjalankan UU selama delapan tahun, merasa sudah cukup (dengan UU yang ada sekarang). UU sudah cukup dan tak perlu diperkuat," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (16/3).
Busyro justru mengkhawatirkan revisi terhadap UU KPK akan dijadikan momentum untuk menggelontorkan uang. "Dikhawatirkan terdapat money politic untuk proses ini. Atas dasar ini, lebih baik teman-teman Komisi III DPR mempertimbangkan dengan arif, sabar, jiwa besar untuk menarik kembali (gagasan merivisi UU KPK tersebut)," jelasnya.
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini juga mengkhawatirkan revisi UU KPK berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperlemah pemberantasan korupsi dengan menggelontorkan uang. "Kekuatan-kekuatan yang menghendaki korupsi ingin 'come back' akan menggelontorkan uang dalam proses (revisi UU KPK) ini," papar dia.
Seperti diketahui, sejak lama Komisi III DPR berencana merevisi UU tersebut. DPR merasa bahwa UU KPK perlu disesuaikan, karena dinilai tidak efektif dalam memberantas korupsi. Sebagian besar ngotot mengembalikan tugas penuntutan kepada Kejaksaan, menghilangkan wewenang penyadapan, dan sebagainya yang bertujuan merontokan tugas dan wewenang KPK.(dbs/wmr)
|
