Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
KuKar
Bupati KuKar Rita Widyasari: Porsi Daerah Disesuaikan dengan Pemberian Daerah ke Pusat
Wednesday 24 Dec 2014 03:17:02

Rita Widyasari (41), Bupati Kutai Kertanegara saat di wawancarai.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan kabupaten terkaya di Indonesia yang merupakan bagian wilayah Kalimantan Timur. Tidak heran sumbangan kabupaten Kalimantan Timur sangat kaya sumber daya alam itu juga sangat besar untuk negara. Namun, dia menyesalkan, yang kembali ke Kukar sangat sedikit. Tahun 2014 ini, Kabupaten tersebut hanya menerima Rp 5,6 triliun dan itu terbesar dalam beberapa tahun ini.

"Sedangkan daerah kami sangat luas. Jalan masih banyak dalam perbaikan. Masih ada 600 Km jalan yang rusak parah. Jalan jalan nasional kita diperbaiki, dibangun bandara, alat kesehatan diberikan. Jika kita punya saham seharusnya deviden kita sama besarnya juga kan ?" ungkap Rita Widyasari, Bupati Kukar selepas menyampaikan orasi dalam acara Malam Anugrah Bintang Emas 2014, Persembahan untuk Ibu Pertiwi di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, saat diwawancara pewarta BeritaHUKUM.com, Selasa ( 22/12)

Berkaitan dengan kondisi tersebut, Rita meminta agar aspek keadilan diperhatikan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia. Hal ini penting, apalagi sudah ada di daerahnya yang ingin bergabung ke Malaysia, karena besarnya disparitas dengan negara tetangga tersebut, ungkapnya.

"Bagi kami Indonesia segalanya. Tapi di atas segalanya adalah keadilan. Ketahanan Nasional adalah harga mati. Tapi kita harus berpikir logistik dan proposional porsinya," tandas lagi, serasa mengungkapkan obsesinya.

"Obsesinya meminta keadilan. bahwa kita kan penyumbang terbesar dalam catatan sampai hari ini 150 triliun tahun 2012. Untuk tahun ini 193 Triliun, baliknya 5,6 sekian, biasanya kisaran 3,1 hingga 3,2, " jelas Rita Widyasari (41), Bupati Kutai Kertanegara yang merupakan anak ke 2 dari mantan Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Syaukani Hasan Rais.(bhc/mnd)


 
Berita Terkait KuKar
 
• Proyek PLTS Desa Manamang Kanan dan Manamang Kiri Dikeluhkan Kedua Kades
 
• Eksepsi Pengacara Terdakwa Kasus Korupsi Laptop RT Nyatakan Dakwaan JPU Kabur
 
• Kadisdukcapil Kukar Roni Sumarna Didakwa Korupsi Proyek Laptop RT Kukar Rp 676 Juta
 
• Abun: Uang Rp 6 Milyar Itu Bisnis Jual Beli Emas, Bukan Suap ke Bupati Kukar
 
• KPK Tetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari Jadi Tersangka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]