JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan peringatan International Women's Day (IWD) yang jatuh setiap tanggal 08 Maret adalah momentum bersama untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Hal ini diperlukan seiring dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
Politisi Partai Demokrat ini mendorong peringatan IWD selayaknya berfokus pada langkah nyata untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender di berbagai bidang melalui sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Saat ini, slogan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa kesetaraan gender dapat terwujud di berbagai lapisan kepemimpinan di masyarakat. We do not need slogan anymore, we need equality in reality," tegas Nurhayati dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (8/3).
Menurut Nurhayati, dibutuhkan komitmen berupa langkah nyata yang bisa dilakukan oleh wanita maupun pria, yaitu dengan berperan secara aktif dan mengambil tongkat estafet kepemimpinan pada berbagai sektor di lingkungan sekitarnya, serta mendukung kaum wanita menjadi pemimpin dengan tidak memberikan stereotype negatif bagi wanita yang memilih untuk berkarier di luar rumah.
"Terlebih di era Revolusi Industri 4.0. Saat ini, perempuan menghadapi peluang dan tantangan yang lebih kompleks, sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas perempuan terhadap akses teknologi dan kepastian atas terciptanya peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berkarier di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)," ujarnya.
Nurhayati menambahkan, Indonesia adalah salah satu negara dunia yang telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW) dan mengadopsi Beijing Platform for Action. Dalam hal ini, maka peran dan partisipasi DPR RI sangatlah penting dalam membentuk kebijakan guna mengawasi legislasi dan anggaran yang menjamin kesetaraan gender.
Legislator dapil Jawa Timur V ini yakin, dengan memberikan perempuan dan anak perempuan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan representasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik politik maupun ekonomi merupakan pilar pokok dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.(ann/sf?DPR/bh/sya) |
