Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
KPI
Buat yang Incar Buka Usaha Penyiaran Digital Wajib Baca Ini
Tuesday 25 Jun 2013 09:45:39

Ketua KPID Provinsi Jakarta, Drs. Hamdani Masil, M.Si (Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dinilai lamban mengatasi masalah TV Digital. Pasalnya, hingga saat ini belum ada peraturan menteri (Permen) dalam penyelenggaraan TV Digital.

Padahal, sejak dikeluarkannya amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) untuk meninjau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital.

Dampaknya, program migrasi dari TV analog ke digital pun terancam gagal. "Pak Tifatul bilang walau sudah ada putusan MA, tv digital tetap terus berjalan. Tetapi sampai saat ini belum dikeluarkan Pereturan Menteri (Permen) nya. Ini sangat meresahkan," kata Ketua KPI DKI Hamdani Masil, Senin (24/6).

Menurutnya, untuk zona Jakarta setidaknya ada sekitar lima puluhan pemohon TV Digital. Dari jumlah tersebut, sebagian telah diproses, dan sebagian lagi baru akan diproses. "Kebanyanyak pemohon adalah teleisi yang sudah ada, seperti Trans TV, Metro TV, SCTV, TV ONE, Berita Satu TV dan TVRI," tambahnya.

Dia mengungkapkan, selama ini TV di Indonesia masih menggunakan teknologi analog, 1 frekuensi hanya bisa menampung 1 kanal, jika sudah bermigrasi ke digital tv maka 1 kanal bisa menampung 12 stasiun TV sehingga makin banyak peluang.

"Kalau di Jakarta ini ada 6 kanal dibuka berarti, 6 kali 12 berarti ada 72 stasiun TV bisa ditampung oleh 6 kanal itu. Jadi orang mau buat TV sekarang tak perlu bangun jaringan lagi, tak perlu tower. Nah sekarang, karena penyedia jaringan sudah ditunjuk. Tapi tata cara yang mengatur semua itu, Permennya belum keluar,” ungkapnya.

Menurutnya, Kementerian Kominfo harus mengambil langkah konkrit dengan mencari jalan keluar terbaik, sebagai konsekuensi putusan MA tersebut.

"Banyak yang sudah mengajukan permohonan jadi terhambat. Kami juga tidak bisa tindaklnjuti karena belum ada Permen yang mengatur tentang ini. Padahal September seharusnya sudah bisa dilakukan investasi. Tiba-tiba ada putusan MA,” pungkasnya.

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan akan tetap menjalankan proyek migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Kemkominfo tidak akan menghentikan proses seleksi TV digital untuk zona-zona layanan yang tersisa meski keluar putusan Mahkamah Agung.

Kemkominfo sudah melaksanakan dua tahap seleksi TV digital untuk tujuh zona layanan, yakni Jawa, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sesuai jadwal, pada akhir 2013 akan dilaksanakan seleksi untuk tahap ketiga yang meliputi seluruh provinsi di Sumatera dan Kalimantan.

Kemkominfo sedang menyiapkan Permenkominfo baru untuk mengakomodasi putusan MA. Sebab, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring pernah menegaskan, putusan MA tidak berlaku surut. Sehingga, cukup merevisi Permenkominfo No. 22/2011 dan proses dan hasil seleksi yang sudah berjalan tetap sah secara hukum.(bhc/ink)


 
Berita Terkait KPI
 
• Legislator Ingatkan KPI Tingkatkan Pengawasan Penyiaran
 
• ICK Desak KPI Tekan Televisi dan Produksi Sinteron Film Tak Gunakan Figur Artis Tersandung Pornografi dan Narkoba
 
• KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
 
• Komisi I DPR Tetapkan 9 Komisioner KPI Pusat
 
• MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]