Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V
Blokade Bandara, Bupati Ngada Arogan
Monday 23 Dec 2013 21:07:17

DIBLOKIR- Satpol PP Ngada dengan kendaraannya memblokir Bandara Soa, Sabtu (21/12/2013) sehingga tidak didarati pesawat Merpati dari Kupang.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul aksi blokade Bandara Turelelo, NTT, oleh Bupati Ngada Marianus Sae, Anggota Komisi V DPR RI Ali Wongso H Sinaga (F-PG), menilai, aksi tersebut sebagai bentuk arogansi sang bupati.

Ali yang dihubungi, Senin, (23/12), menyatakan, prihatin sekaligus kecewa atas kejadian tersebut. “Mustinya kepala daerah tidak boleh begitu. Memang, bisa dimengerti dia punya kebutuhan untuk berangkat pada waktunya karena ada rapat paripurna di DPRD,” katanya.

Kejadian tersebut memperlihatkan ketidaksiapan para staf pendamping sang bupati itu. Bila sudah ada jadwal rapat, mestinya tiket sudah dipesan jauh-jauh hari. “Kalau mendadak risikonya begitu.Enggak bisa dipastikan, karena sudah terjual seat-nya,” tutur Ali. Bupati Ngada, NTT, lanjut Ali, tidak boleh semena-mena dengan tindakannya.

Seperti diketahui, Marianus Sae sang bupati yang kesal tidak mendapatkan tiket pesawat Merpati ke NTT, lalu menelepon para Satpol PP di daerahnya dari Kupang, untuk memblokade Bandara Turelelo dengan menaruh mobil di runway pesawat. Akibatnya, banyak pesawat tak bisa mendarat dan kembali ke Kupang.

Namun, ketika ditanya apakah tindakan bupati tersebut bisa dipidanakan? Ali menjawab, tidak perlu sejauh itu. Ia hanya menyesalkan. “Tapi, kalau ada gugatan class actiondari masyarakat, ya tidak bisa dihambat. Itu hak masyarakat bila ingin menggugat bupati,” kilahnya.(mh/dpr/tbn/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komisi V
 
• Public Service Tak Kenal Untung Rugi
 
• Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
 
• Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
 
• Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
 
• Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]