Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Gaya Hidup    
 
Frekuensi 3G
Blok 3G Ditata Ulang, Internet Bakal Kencang
Friday 29 Mar 2013 11:41:44

Ilustrasi.(Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah menyelesaikan seleksi blok kanal 3G di frekuensi 2.100MHz, kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika menata ulang blok 3G yang dimiliki lima operator seluler GSM, Kamis (28/3). Kini, blok 3G yang dimiliki tiap-tiap operator diurut secara berdampingan agar memberi layanan internet yang optimal.

Kelima operator seluler GSM yang memiliki lisensi 3G itu adalah Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Axis, dan Tri (Hutchison CP Telecom atau HCPT).

Sebelumnya, posisi blok 3G milik Tri tidaklah berdampingan, yaitu di blok 1 dan 6. Telkomsel dan XL juga demikian, di mana blok ketiga yang mereka dapat dari seleksi terakhir pada 5 Maret lalu masing-masing berada di blok 11 dan 12.

Setelah digelar rapat khusus pada 28 Maret 2013 antara Kemenkominfo, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan para pemimpin 5 operator seluler GSM; semua pihak sepakat menata ulang blok 3G secara menyeluruh.

Hasilnya, blok 3G yang dimiliki masing-masing operator seluler diurut secara berdampingan (contiguous).

Operator seluler Tri (HCPT) kini menempati blok 1 dan 2; Telkomsel di 3, 4, dan 5; Indosat menempati 6 dan 7; XL di blok 8, 9, dan 10; sementara Axis berada di 11 dan 12.

Seperti dikutip dari kompas.com, Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto, penataan ulang seperti di atas memang harus dilakukan agar operator seluler bisa memberi layanan internet 3G yang optimal.

"Penataan yang menyeluruh mutlak diperlukan agar kecepatan data dan kualitas layanan dapat ditingkatkan, ketika alokasi blok-bloknya telah berada dalam kondisi contiguous," tulis Gatot dalam siaran pers yang diterima KompasTekno, Kamis (28/3).

Kemenkominfo mengklaim telah menerapkan langkah pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang paling sedikit. Gatot mengatakan, para operator pun telah menerima sepenuhnya hasil penataan ulang tersebut.

Selanjutnya, proses penataan ulang blok 3G ini harus dilaksanakan paling lama enam bulan sejak keputusan ditetapkan. Seluruh biaya dan risiko yang timbul dari penataan ulang itu ditanggung oleh tiap-tiap operator seluler.(kmp/bhc/rby)


 
Berita Terkait Frekuensi 3G
 
• Blok 3G Ditata Ulang, Internet Bakal Kencang
 
• Seleksi 3G, 2 Operator Menangi Tambahan Pita Frekuensi Radio
 
• Pengguna Layanan 3G Bakal Tumbuh Lebih Cepat
 
• Telkomsel dan XL Lolos Seleksi Kanal 3G?
 
• Tiga Operator Berebut Tambahan Pita Frekuensi 3G
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]