JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapat kunjungan dari DPP Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dihadiri langsung Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, beserta Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri dan para pengurus DPP PKS di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
Kunjungan PKS tersebut diterima oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan jajaran Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Anwar Abbas serta Sekretaris Umum, Abdul Mu’ti. Dalam kunjungannya PKS menerima masukan yang konstruktif dari PP Muhammadiyah.
Persoalan bangsa yang dewasa ini menjadi perhatian Muhammadiyah dan PKS. “Biarkan kami (Muhammadiyah) menjadi khotib yang memberikan nasihat terhadap perjuangan PKS,” ujar Haedar Nashir.
Haedar menyebutkan kiprah partai politik saat ini masih belum mengapresiasi keingingan rakyat. Tugas Muhammadiyah sebagai pengingat para eksekutif dan legislatif. Muhammadiyah berharap PKS bisa berperan dalam menyelesaikan masalah bangsa ini.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan apresiasinya kepada Muhammadiyah yang terbuka menjalin silaturahim dengan partai politik Islam. “Partai politik harus diakui tidak berdiri sendiri. Ia harus merangkul semua elemen masyarakat termasuk ormas,” kata Sohibul Iman.
Lebih lanjut mantan wakil ketua DPR ini mengatakan PKS mempunyai kesamaan semangat memperjuangkan Islam dengan Muhammadiyah.
“Kami tetap memperjuangkan sistem proporsional tertutup dengan mengutamakan sistem kaderisasi yang bagus,” kata Sohibul Iman.
Ketua MS Habib Salim Segaf Al-Jufri menambahkan, perlunya kerjasama dan kolaborasi berbagai elemen umat Islam. Menurutnya, kekuatan Islam tidak akan muncul tanpa adanya kolaborasi.
“Sekali lagi, ide-ide besar tidak akan muncul tanpa adanya kolaborasi. Kita harus adakan pertemuan rutin. Sehingga memunculkan ide-ide brilian,” tegas Habib Salim.
RUU Kewirausahaan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan rakyay kecil. Salah satunya melalui inisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional yang telah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016.
Hal tersebut disampaikan Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).
“Jadi undang-undang kewirausahaan sudah dibahas di Baleg dan kemudian dibawa ke paripurna dan itu sudah menjadi Program Legislatif Daerah (Prolegda). Artinya di masa sidang tersebut AKD terkait itu nanti akan mulai membahasnya,” kata Sohibul Iman.
Karena usulan DPR, lanjutnya, RUU kewirausahaan harus dibahas DPR dulu. Nanti setelah DPR punya suatu kesepakatan, baru diserahkan ke pemerintah.
“Nah, nanti pemerintah yang bikin DIM (daftar isian masalah). Karena inisiatif kita, yang bikin DIM pemerintah. Mudah-mudahan, kalau menurut aturan semua undang-undang paling lama dua masa sidang, semoga cepat terselesaikan setidaknya tahun 2016 ini,” tandasnya.(muhammadiyah/bh/sya) |
