Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tol Laut
Biaya Logistik Masih Mahal, Asperindo: Tol Laut Hanya Wacana!
2016-03-21 22:19:20

Ilustrasi. Kapal Laut Ferry penyebrangan antar pulau untuk mengangkut kendaraan dan barang.(Foto: BH/sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang ingin memaksimal potensi maritim dengan mengembangkan tol laut agar biaya logistik dapat lebih murah masih dianggap wacana oleh kalangan pengusaha.

"Selama ini belum terasa manfaatnya (tol laut). Mau masuk pelabuhan saja antriannya luar biasa," keluh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Muhammad Kadrial, di Jakarta, Senin (21/3).

Selama ini pemerintah kerap berjanji, dengan adanya tol laut akan menekan biaya logistik yang selama ini dianggap masih tinggi. Menurut pemerintah, tol laut ini akan menekan biaya logistik menjadi 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini, kata dia, menurut lembaga konsultan global, Roland Berger, untuk negara-negara ASEAN, Indonesia menjadi negara berbiaya logistik terbesar sekitar 30 persen dari PDB.

Dan jika pemerintah serius membenahinya, maka di 2020 akan mencapai 19 persen. Serta di tahun 2035 baru akan mencapai 9 persen.

Namun faktanya, lanjut Kadrial, selama 1,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjabat, tol laut itu masih dianggap sebatas konsep.

Kata dia, jika mau mengembangkan tol laut, maka pengembangan pelabuhan tentu menjadi hal penting. Tapi yang ada perbaikan layanan dan kondisi di pelabuhan belum maksimal. Maka tetap saja biaya logistik akan mahal.

"Ini yang dikeluhkan oleh kalangan pengusaha. Sementara dalam bisnis ini persaingannya ketat. Apalagi sudah ada pasar bebas ASEAN (MEA), jadi pemerintah harus benahi dulu infrastruktir di sekitar pelabuhan itu," tandasnya.

Karena peluang di bisnis ini, masih besar. Apalagi dari sisi kondisi geografis, sangat menyokong bertumbuhnya industri logistik semakin pesat.

"Kami targetkan pertumbuhan sektor ini bisa mencapai 14 persen. Kalau tol laut jadi bisa lebih besar lagi," jelasnya.

Pada intinya, Asosiasi mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan tol laut. Karena memang, jika infrastruktur ini jadi dapat meningkatkan arus barang dan jasa, peningkatan logistik nasional, serta biaya logistik menjadi lebih kompetitif.

"Tapi masalahnya konsep tol laut itu kapan? Jangan hanya wacana. Agar di tengah persaingan global, bisnis ini dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkas dia.(ArbieMarwan/aktual/bh/sya)


 
Berita Terkait Tol Laut
 
Program Tol Laut Jokowi Dianggap Tidak Menghasilkan Apa-apa
 
Komisi V Pertanyakan Pengelolaan Dana Subsidi Tol Laut
 
Biaya Logistik Masih Mahal, Asperindo: Tol Laut Hanya Wacana!
 
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]